SOKOGURU - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan langkah strategis untuk memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Hasilnya, terdapat kuota bansos sebanyak 4,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru telah diprioritaskan.
Kuota ini dialihkan dari KPM lama yang dinilai tidak lagi memerlukan bantuan, dengan fokus utama kelompok rentan.
Pergantian ini menitikberatkan pada keluarga atau individu yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Kelompok yang menjadi prioritas utama dalam penyaluran bansos ini, meliputi;
- Lansia tunggal (hidup sendiri).
- Penyandang disabilitas yang hidup mandiri (sendirian).
- Keluarga miskin yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.
Sebanyak 4,2 juta keluarga penerima sebelumnya telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat karena terbukti sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap.
Perbaikan Data Mengatasi Inclusion dan Exclusion Error
Verifikasi ulang data KPM dilakukan untuk memperbaiki dua masalah utama:
- Inclusion Error: Mengeluarkan penerima yang sebetulnya sudah mampu (tidak miskin lagi).
- Exclusion Error: Memasukkan kembali mereka yang berhak namun belum terdata.
Baca Juga:
Untuk memastikan ketepatan sasaran, BPS dan Kemensos menyepakati kriteria baru bagi calon penerima bansos pengganti, antara lain:
Kriteria Penerima Bansos Pengganti
1. Daya Listrik: Rumah tangga dengan daya listrik 450–900 watt.
2. Pekerjaan/Penghasilan: Kepala keluarga yang tidak bekerja atau berpenghasilan tidak tetap.
3. Kondisi Tempat Tinggal: Keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (lantai tanah, atap tidak layak, luas ruang di bawah 7,2 m² per kapita, dan sanitasi yang tidak memadai).
Distribusi Penerima Terbanyak dan Validasi Lapangan
Provinsi di Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penerima bansos pengganti terbanyak. Hal ini sejalan dengan konsentrasi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.
Secara jumlah, orang miskin memang paling banyak terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Jadi, proporsi penerima bansos pengganti 4,2 juta keluarga itu pun sebagian besar berada di wilayah tersebut.
Saat ini, BPS mengklaim data berbasis nama dan alamat yang dimilikinya memungkinkan pemetaan penerima hingga tingkat kabupaten/kota secara lebih presisi menggunakan sistem data spasial.
Ini diharapkan membuat penyaluran bansos menjadi lebih akurat, adil, dan benar-benar tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, BPS dan Kemensos akan segera mengadakan rapat koordinasi teknis (rakornis) dengan dinas sosial daerah.
Rakornis ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data penerima pengganti secara langsung di lapangan. (*)
