SOKOGURU, JAKARTA- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya dapat dicapai jika pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki daya saing tinggi.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap pelaku ekspor tidak hanya perusahaan besar tetapi juga yang kecil, termasuk UMKM.
Untuk itu, Kemendag punya peran memperkuat daya saing pelaku UMKM, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Mendag Busan: Produk UMKM yang Masuk Ritel Modern Berpeluang Besar Jajaki Pasar Ekspor
Menteri Perdagangan Budi Santoso (Mendag Busan) menegaskan hal itu saat memberikan pidato kunci dalam Kegiatan Anugerah Produk Indonesia (API) 2025 di Jakarta, Selasa, 11 November 2025.
“UMKM harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian dari keberhasilan perdagangan Indonesia di pasar global,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resmi Kemendag, Rabu, 12 November 2025.
Lebih lanjut, Mendag Busan menjelaskan, penguatan daya saing UMKM dilakukan melalui tiga pilar utama kebijakan Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Akses Pasar Ekspor, dan Porgram UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.
Ketiga program tesebut berfokus pada penguatan pasar dan memastikan produk Indonesia mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di mancanegara.
Kemendag berkomitmen untuk menjaga pasar dalam negeri dan melakukan perluasan akses pasar ekspor. Sebagai bagian dari strategi tersebut, Kemendag mendorong kemitraan antara pelaku UMKM dengan ritel modern agar produk dalam negeri semakin mudah dijangkau konsumen. Kolaborasi ini menjadi tolok ukur penting peningkatan kualitas produk UMKM.
“Jika produk UMKM dapat diterima di ritel modern, itu berarti standarnya sudah setara dengan produk ekspor. Sekarang hampir 80 persen produk yang dijual di ritel modern merupakan produk UMKM,” jelas Mendag Busan.
Baca juga: Wamendag Roro: Indonesia Dorong Penguatan Fasilitasi Perdagangan bagi UMKM di Kawasan APEC
Pada acara yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia itu, Mendag Busan menekankan, kunci utama bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor adalah inovasi dan kesiapan beradaptasi. UMKM harus mampu menyiapkan seluruh aspek usaha mulai dari sumber daya, kualitas produk, hingga tata kelola manajemen agar memenuhi standar ekspor. Sementara, beradaptasi berarti memahami strategi pasar dan memanfaatkan berbagai platform perdagangan lintas negara. Pemerintah, melalui perwakilan dagang di 33 negara, siap membantu mempertemukan UMKM dengan buyer potensial dan membuka akses ke pasar-pasar strategis.
Hingga Oktober 2025, program UMKM BISA Ekspor telah memfasilitasi 1.049 pelaku UMKM dengan nilai transaksi mencapai USD130,17 juta. Menariknya, sekitar 70% merupakan pelaku UMKM yang baru pertama kali menembus pasar ekspor.
“Buyer dari luar negeri percaya terhadap produk UMKM Indonesia karena didampingi oleh pemerintah, melalui perwakilan perdagangan di 33 negara. Pendampingan inilah yang menjadi faktor kunci meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap produk lokal kita,” lanjut Mendag Busan.
Mendag Busan juga menyampaikan, pihaknya mengembangkan program Desa BISA Ekspor, yang bertujuan mengangkat potensi ekonomi rakyat dari tingkat akar rumput. Dari 2.300 desa yang telah diidentifikasi, sebanyak 734 desa dinilai siap ekspor.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi rakyat dimulai dari desa. Produk-produk desa yang memiliki standar ekspor akan kami dampingi hingga siap menembus pasar luar negeri. Salah satunya, ekspor cokelat dari Jembrana, Bali yang telah berhasil masuk ke pasar Prancis dengan dukungan Atase Perdagangan di Paris, Prancis,” tutur Mendag Busan.
Selain pembinaan desa, Kemendag memperkuat kemitraan strategis dengan sektor swasta dan dunia pendidikan. Kemendag juga menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan ekspor bagi mahasiswa agar mereka siap menjadi wirausaha muda dan eksportir masa depan.
Dalam meningkatkan kapasitas dan akses pasar UMKM, Kemendag menjalin kerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Pemerintah daerah.
Melalui sinergi tersebut, pelaku UMKM binaan dapat dikurasi, dilatih, dan difasilitasi agar mampu memenuhi standar ekspor.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, kami berkolaborasi dengan kementerian lain dan juga pihak swasta untuk memastikan setiap pelaku UMKM yang siap ekspor dapat terfasilitasi. Ketika UMKM memiliki pasar, baik di dalam maupun luar negeri, maka sistem ekonomi rakyat akan berjalan dengan baik,” tegas Mendag Busan.
API dorong lahirnya inovasi produk dan jasa
Sementara itu, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi B Sukamdani, mengungkapkan, Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita, yang menekankan kemudahan akses pasar ekspor, peningkatan kapasitas usaha, serta kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta.
“Penyelenggaraan API diharapkan menjadi pendorong lahirnya inovasi produk dan jasa nasional, memperkuat identitas ekonomi bangsa, sekaligus menjadi wahana untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Acara itu, sambung Hariyadi, juga merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk membawa produk lokal tampil sejajar dengan produk global.
API 2025 dilanjutkan dengan gelar wicara bertema Membangun Sinergi antara Pelaku Usaha dan Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional.”
Gelar wicara itu menghadirkan para narasumber lintas sektor yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekosistem UMKM dan perdagangan nasional.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi; Ketua Bidang UMKM, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla; serta Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman.
Para narasumber berbagi pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperluas akses pasar, memperkuat daya saing produk nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peran aktif UMKM. (SG-1)
