SOKOGURU, PURWAKARTA- Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelayanan ritual, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekosistem haji.
Untuk itu Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji di daerah agar mampu memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) PE2HU, Jaenal Effendi, dalam kegiatan pembinaan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu, 7 Maret 2026.
Baca juga: Peluang Ekonomi Haji Nasional Meluas, 76 Ton Bumbu Produksi UMKM Diekspor Perdana ke Arab Saudi
“Dalam penyelenggaraan haji kita memiliki tiga misi utama atau Tri Sukses Haji, yaitu sukses memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban,” ujarnya, seperti dikutip laman resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurut Jaenal, penguatan ekosistem ekonomi haji perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga aktivitas ekonomi yang terkait dengan penyelenggaraan haji dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan manfaat kembali bagi Indonesia. Karena itu perlu dilakukan identifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” imbuhnya.
Baca juga: Pasar Haji-Umrah Miliki Potensi Besar Pacu Pengembangan IKM Nasional, Kemenperin Perluas Akses Pasar
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Amri Yusri, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, menyampaikan, provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji.
Ia menjelaskan di Jawa Barat tercatat terdapat 493 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), 740 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta 123 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem haji.
Selain itu, alokasi anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Jawa Barat mencapai sekitar Rp31,9 miliar yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: BSI Ekspansi ke Arab Saudi, Targetkan Serap Dana Haji-Umrah Rp23 Triliun
Jawa Barat juga didukung infrastruktur penyelenggaraan haji berupa dua embarkasi haji, satu bandara, serta 19 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur tersebut menjadi potensi penting dalam mendukung pengembangan layanan sekaligus aktivitas ekonomi haji di daerah.
Melalui penguatan ekosistem ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berjalan optimal dari sisi layanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (SG-1)
