SOKOGURU, MINA, ARAB SAUDI — Kekecewaan mendalam disampaikan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025 yang dinilai jauh dari harapan.
Legislator dari Fraksi PKB ini menyebut banyaknya ketidaksesuaian antara perencanaan pemerintah dengan realita di lapangan menjadi bukti lemahnya manajemen pelaksanaan haji oleh Kementerian Agama.
“Manajemen haji tahun ini sangat mengecewakan. Apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam rapat resmi, nyatanya tidak sesuai kondisi di lapangan,” ujar Lalu Hadrian saat melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jemaah haji Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat 6 Juni 2025.
Baca juga: Terungkap! Jemaah Haji Indonesia Hanya Dapat Fasilitas Terendah, Ini Kata DPR!
Menurut Lalu, dalam rapat koordinasi sebelum wukuf di Arafah yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama, pemerintah memaparkan secara rinci kesiapan layanan.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. (Dok.DPR RI)
Namun saat pelaksanaannya, justru banyak jemaah yang terlantar karena bus terlambat datang, bahkan tenda di Arafah tidak tersedia bagi sebagian jemaah.
“Kami sangat berharap pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini menyedihkan, apalagi ini merupakan haji terakhir yang sepenuhnya ditangani oleh Kemenag,” tegasnya.
Baca juga: Suhu Mencapai 50°C! Menag Larang Jemaah Haji RI Shalat Jumat di Luar Hotel
Tak hanya menyoroti kelalaian dari pihak Indonesia, Lalu Hadrian juga mengungkap adanya persoalan dari kebijakan otoritas Arab Saudi.
Sistem Digital E-Hajj Timbulkan Kekacauan Data Jamaah
Salah satu yang paling disorot adalah implementasi sistem digital E-Hajj, yang justru menimbulkan kekacauan data jemaah—termasuk pemisahan antara anggota keluarga dan pendamping.
“Data yang tidak terintegrasi menyulitkan pelayanan di lapangan. Banyak jemaah yang bingung dan tidak tahu harus ke mana karena datanya tidak terdeteksi secara utuh,” jelasnya.
Baca juga: Ingin Haji Tanpa Visa Resmi, WNI Tewas dan Dua Lainnya Kritis di Tengah Gurun
Ia menilai, ke depan, pengelolaan ibadah haji perlu dilakukan oleh lembaga baru yang lebih profesional dan transparan.
“Kita butuh lembaga yang memiliki kendali teknis kuat, bukan hanya administratif. Pelayanan terhadap jemaah harus jadi prioritas utama,” jelasnya.
“Jangan sampai ada lagi pengalaman pahit seperti ini. Ibadah haji harus nyaman dan khusyuk, bukan menyusahkan,” pungkas Lalu. (*)
