SOKOGURU - Menjelang akhir tahun, antrean di ATM dan agen bank kembali terasa lebih panjang dari biasanya.
Banyak warga datang bukan untuk menarik uang biasa, melainkan memastikan satu hal penting: apakah saldo Bantuan Pangan Non-Tunai masih benar-benar masuk ke kartu mereka.
Di tengah tekanan ekonomi rumah tangga, bansos bukan sekadar angka, tetapi napas pendek untuk bertahan.
Di berbagai daerah, kabar pencairan BPNT tahap 4 senilai Rp600.000 mulai beredar luas.
Dana tersebut disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan Bank BRI dan BNI.
Bagi sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), saldo itu sudah terlihat jelas di mesin ATM.
Namun bagi yang lain, layar masih menunjukkan angka nol, memicu cemas dan tanda tanya.
Mengutip channel YouTube Cek Bansos, berdasarkan laporan terkini dari berbagai wilayah, saldo BPNT Rp600.000 terpantau sudah masuk ke rekening KPM pengguna kartu KKS lama maupun baru.
Pantauan lapangan menunjukkan pencairan memang tidak dilakukan serentak.
Skema transfer masih menggunakan sistem bertahap atau termin. Artinya, KPM yang belum menerima dana tidak otomatis bermasalah, tetapi tetap perlu aktif melakukan pengecekan berkala, baik melalui ATM, agen bank, maupun pendamping sosial.
Di balik proses pencairan itu, ada sistem yang bekerja senyap namun menentukan segalanya, yakni SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Untuk penyaluran melalui BRI, status terbaru terpantau sudah berada di tahap SI (Standing Instruction).
Status ini menandakan instruksi pemindahbukuan dana telah diberikan dari rekening pemerintah ke bank penyalur.
Secara teknis, setelah status SI muncul, dana biasanya masuk ke rekening KPM dalam rentang 1×24 jam hingga maksimal 7 hari kerja.
Namun, tidak semua cerita berakhir manis. Di lapangan, muncul keluhan dari KPM yang statusnya mendadak berubah tanpa pemberitahuan jelas.
Beberapa nama tercatat sebagai exclude, istilah administratif yang berarti bantuan resmi dihentikan. Keputusan ini bukan tanpa alasan.
Salah satu pemicu paling umum adalah kenaikan desil ekonomi, ketika sistem menilai keluarga tersebut sudah berada di tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Baca Juga:
Faktor lain datang dari integrasi data gaji, misalnya terdeteksi adanya anggota keluarga dengan penghasilan di atas UMR atau berstatus ASN maupun P3K.
Selain itu, ada pula KPM yang kehilangan komponen kepesertaan, seperti perubahan status keluarga atau ketidaksesuaian data administratif.
Semua keputusan ini bersumber dari pemutakhiran data nasional yang kini semakin ketat dan saling terhubung antarinstansi.
Masalahnya, waktu tidak lagi longgar. Sisa masa penyaluran anggaran 2025 tinggal hitungan hari, kurang dari dua pekan.
Menunggu tanpa kepastian justru berisiko membuat hak bantuan benar-benar terlewat.
Karena itu, langkah cepat menjadi kunci. KPM disarankan tidak pasif. Menghubungi pendamping sosial untuk menanyakan detail status SIKS-NG adalah langkah awal yang paling realistis.
Jika masih buntu, mendatangi operator DTKS di kelurahan atau Dinas Sosial setempat bisa membuka kejelasan, terutama terkait kendala NIK atau data keluarga.
Hal lain yang kerap luput adalah kondisi fisik kartu KKS. Kartu yang rusak, terblokir, atau tidak aktif bisa menggagalkan pencairan meski status di sistem sebenarnya aman.
Validasi kartu di bank penyalur sering kali menjadi solusi sederhana yang terlambat disadari. (*)
