SOKOGURU, GQEBERHA- G20 harus tampil sebagai pelopor dalam membentuk tatanan perdagangan global yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pembangunan.
Untuk itu, pentingnya memperkuat sistem perdagangan multilateral dalam menghadapi tantangan.
Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dalam Intervensi Sesi I G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) dengan tema Trade and Inclusive Growth, di Gqeberha, Afrika Selatan, Jumat, 10 Oktober 2025 waktu setempat.
Pertemuan selama dua hari yang berlangsung mulai 9 Oktober hingga hari ini dibuka oleh Menteri Perdagangan, Industri, dan Kompetisi Afrika Selatan Parks Tau.
Baca juga: Mendag Busan Tekankan Pentingnya Reformasi WTO yang Inklusif dan Berorientasi Anggota
“Kita tengah menyaksikan pergeseran besar dalam tatanan global, di mana ideologi pasar terbuka digantikan oleh kebijakan yang semakin protektif dan intervensionisme negara yang kian meluas,” ujar Mendag Budi Santoso, seperti dikutip dalam keterangaan resmi Kementerian Perdagangan.
G20, sambungnya, tidak boleh hanya menjadi penonton di masa penuh ketidakpastian ini, tetapi harus tampil sebagai pelopor dalam membentuk tatanan perdagangan global yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pembangunan.
Menurut Mendag Busan, sapaan akrab Budi Santoso, kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi perdagangan global yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.
Baca juga: Mendag Busan Hadiri Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dan Investasi G20 di Afrika Selatan
“Multilateralisme bukan lagi pilihan, tetapi keharusan strategis untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan sistem perdagangan global,” tegasnya lagi.
Ia menekankan, G20 memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perdagangan tetap menjadi instrumen pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.
“Kita bisa memilih untuk menjadi penonton dalam kontestasi global yang makin intens, atau menjadi pemain utama melalui kolaborasi nyata,” kata Mendag.
Baca juga: Mendag Budi Santoso Desak Reformasi WTO, Peringatkan Bahaya Proteksionisme Global
Lebih lanjut, Busan menyoroti perdagangan tidak hanya soal ekspor dan impor, tetapi juga tentang kesejahteraan, inovasi, dan stabilitas ekonomi masyarakat.
“Mundur dari sistem pasar terbuka hanya akan merugikan semua pihak, terutama negara berkembang yang bergantung pada sistem perdagangan yang berbasis aturan,” ucapnya.
Mendag Busan juga menyerukan pentingnya diversifikasi rantai pasok global dan penguatan investasi pada industri hilir dan teknologi hijau, sejalan dengan prinsip Presidensi Afrika Selatan yang betema ‘Solidarity, Inclusivity and Sustainability’.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun kapasitas industri hijau dan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan blockchain,” jelasnya.
Indonesia, lanjut Mendag Busan, memandang bahwa ketahanan ekonomi hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif dalam rantai nilai global dan kerja sama lintas sektor, termasuk sektor swasta.
“Kebijakan perdagangan harus menjadi strategi proaktif untuk pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar reaksi terhadap krisis,” imbuhnya.
Mendag Busan mengapresiasi kepemimpinan Afrika Selatan dalam memandu agenda perdagangan dan investasi G20 tahun ini.
“Masa depan perdagangan dunia ditentukan oleh pilihan yang kita buat hari ini,” pungkasnya.
Pertama kali di tanah Afrika
Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Tau menyampaikan, penyelenggaraan Presidensi G20 untuk pertama kalinya di tanah Afrika. Sebab itu, harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi fenomena fragmentasi perdagangan global. Untuk itu, Afrika Selatan mengusung tiga agenda prioritas dalam Trade and Investment Working Group (TIWG), yaitu Trade and Inclusive Growth, Trade and Investment Framework to Address Industrialisation, serta WTO Reform Including Development Dimension.
Secara khusus, Afrika Selatan berharap adanya peningkatan investasi ke Benua Afrika melalui negara-negara anggota G20, sebagai upaya memperkuat kapasitas dan meningkatkan nilai tambah bagi negara-negara Afrika.
Ia menegaskan, Afrika Selatan berkomitmen menjadikan G20 sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas global, memperluas kerja sama ekonomi, serta membangun kemitraan yang berkeadilan antara negara maju dan negara berkembang.
“Dengan semangat pragmatisme dan kolaborasi, kita harus memastikan terwujudnya industrialisasi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup masyarakat di seluruh dunia. Afrika memandang G20 bukan sekadar forum kebijakan, melainkan ruang untuk mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tegas Menteri Tau. (SG-1)
