SOKOGURU, JAKARTA- Kementerian UMKM hadir untuk memastikan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, maupun perluasan pasar domestik dan ekspor.
Hingga Oktober 2025, Kementerian UMKM mencatat sejumlah capaian penting. Di antaranya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 20 Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun kepada 3,72 juta debitur, dengan rincian 1,08 juta debitur graduasi dan 1,05 juta debitur baru.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memaparkan hal itu terkait capaian pelaksanaan program prioritas selama satu tahun Kabinet Merah Putih di sektor UMKM di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
“Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk memajukan UMKM agar naik kelas. Pemerintah berkomitmen mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM, terutama dalam hal akses pendanaan,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resmi Kementerian UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden telah menegaskan komitmen untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
“Penyaluran KUR menunjukkan capaian positif. Sebanyak 60,6% telah disalurkan ke sektor produktif, melampaui target yang telah ditetapkan,” imbuh Menteri Maman.
Capaian tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sambungnya, program KUR berhasil menciptakan lapangan kerja baru dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebanyak dua hingga tiga orang per debitur.
Baca juga: Penyaluran KUR Sektor Produksi Cetak Sejarah Baru, Menteri UMKM Sebut Tembus Angka 60,5%
Selain pembiayaan, Maman juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak dan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan pengusaha UMKM sebagai penyedia bahan pangan.
“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9.796 UMKM telah terlibat sebagai penyedia bahan pangan bergizi di berbagai wilayah. Program itu bukan sekadar intervensi sosial, tetapi juga strategi ekonomi kerakyatan yang konkret,” ujarnya lagi.
Dalam pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian UMKM terus mendorong alokasi 30% ruang komersial publik bagi pengusaha UMKM.
Baca juga: Madu Miliki Kandungan Gizi Tinggi, Menteri UMKM Dorong Pengusaha Madu Masuk Rantai Pasok Program MBG
“Hingga triwulan kedua tahun ini, pemerintah telah berhasil menyediakan 40,08% infrastruktur publik bagi UMKM. Sebanyak 6.400 UMKM telah memanfaatkan fasilitas tersebut di 392 unit infrastruktur publik,” kata Menteri Maman.
Ia menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kita bergerak bersama dalam semangat kemandirian dan kolaborasi agar UMKM terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaya saing global,” tutup Menteri UMKM. (SG-1)
