Diskusi Bersama Tokoh Nasional, Presiden Tegaskan Diplomasi dan Kehati-Hatian Indonesia dalam Board of Peace

Sebelum memutuskan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, Prabowo telah melalui proses dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

Author Oleh: Rosmery C Sihombing
05 Februari 2026
<p>Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina. (Dok. BPMI Setpres)</p>

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina. (Dok. BPMI Setpres)

SOKOGURU, JAKARTA- Presiden Prabowo dinilai memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Sebabnya,  saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.

Penilaian itu disampaikan  Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait  penjelasan Presiden Prabowo Subianto mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resmi BPMI Setpres, Kamis, 5 Februari 2026.
Baca juga: Terkait Konflik Palestina, Presiden Dukung Solusi Dua Negara sebagai Penyelesaian

Sebelumnya, Kepala Negara mengadakan pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. 

Pertemuan tersebut  berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. 

Berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah.
Baca juga: Di Sidang Umum ke-80 PBB, Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia pada Solusi Dua Negara

Lebih lanjut, Dino menegaskan, Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Presiden ke-8 RI itu dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.
Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. 

Baca juga: 162 Organisasi Pemuda Gaungkan Kemerdekaan Palestina dari Jantung KAA Bandung

Dino juga mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.
“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. 

Ia menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Hassan menjelaskan delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. 

Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.
Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan. 

 

Diskusi dua arah

Sementara itu, politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. 

Pertemuan ini, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan berlangsung terbuka, berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri Indonesia.

Menurut Menlu, diskusi  berlangsung dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. 

Menlu menambahkan, berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah.

“Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya.

“Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” imbuh Menlu Sugiono.

Ke depan, sambungnya, pertemuan serupa akan dikembangkan menjadi agenda rutin. Langkah itu diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam politik luar negeri.

“Sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.

Kepada seluruh tokoh yang hadir, Menlu Sugiono pun menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam pertemuan tersebut. 

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucapnya. (SG-1)