Anggaran Darurat, Layanan Dukcapil, dan Hunian Dipastikan Tetap Berjalan di Daerah Terdampak Bencana

Kemendagri percepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Masyarakat dapat mengakses hak-hak administrasi tanpa biaya.

Author Oleh: Rosmery C Sihombing
19 Desember 2025
<p>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025. (Dok.  BPMI Setpres/Kris)</p>

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025. (Dok.  BPMI Setpres/Kris)

SOKOGURU, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat. 

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak Rp268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujarnya dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, sambung Mendagri, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang. 

Baca juga: Kota Bandung Sampaikan Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.

“Total Rp43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang Rp5 miliar, jadi lebih kurang Rp48 miliar,” imbuh Tito.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. 

Baca juga: Panggil Sejumlah Menteri, Presiden Pimpin Ratas Percepatan Penanganan Bencana dan Kesiapan Libur Nataru

Langkah itu dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.

“Dari Kemendagri membentuk sembilan  tim, dari dukcapil ke tiga provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.

Dalam upaya pemulihan jangka menengah, Mendagri menyampaikan, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. 

Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai melalui pelaksanaan groundbreaking di sejumlah wilayah.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Pengungsi, Kemensos Kirim Bantuan Tambahan ke Sumbar dan 4 Kabupaten di Aceh

“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap” ujar Mendagri.

“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” imbuh mantan Kapolri itu lagi.

Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan, pemerintah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. 

Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya. 

“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” tutup Tito. (SG-1)