SOKOGURU, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia dini melalui program KLJ, KPDJ, dan KAJ.
Untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, Pemprov DKI memperketat seleksi penerima dengan sistem verifikasi terbaru.
Mengupas transparansi dan akurasi distribusi bansos melalui mekanisme "take out dan take in" serta peran Dinas Sosial dalam verifikasi data penerima.
BACA JUGA: Update Aplikasi Cek Bansos Terbaru 2025, Kehadiran Fitur Signifikan Mudahkan Pengguna
Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahap 1 2025 Cair, Pemprov DKI Perketat Seleksi
Penyaluran Bantuan untuk Warga Rentan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial bagi kelompok rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia dini.
Program ini dijalankan melalui tiga skema utama, yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Tahun ini, sebanyak 219.252 penerima manfaat akan menerima bantuan dari program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD).
Simbolis Penyerahan Bantuan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur Rano Karno, secara resmi menyerahkan bansos tersebut dalam sebuah acara di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (25/3/2025).
“Bansos ini merupakan komitmen kami dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Rano Karno.
BACA JUGA: PIP Tak Kunjung Cair? Ini 5 Penyebab Utama dan Solusinya untuk Siswa dan UMKM!
Total Bantuan Rp900 Ribu untuk Setiap Penerima
Pada tahap pertama tahun 2025, bantuan diberikan secara sekaligus untuk periode Januari hingga Maret. Setiap penerima mendapat Rp300 ribu per bulan, sehingga total pencairan tahap ini mencapai Rp900 ribu per orang.
“Biasanya, pencairan dana dari kas daerah dilakukan di awal tahun, sehingga tahap pertama langsung mencakup tiga bulan. Namun, mulai April, pembayaran akan dilakukan setiap bulan agar lebih teratur,” jelas Rano Karno.
Jumlah Penerima Meningkat
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, mengungkapkan bahwa jumlah penerima bansos tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penerima KLJ bertambah dari 135.140 menjadi 171.010 orang (naik 26,55%).
- Penerima KPDJ meningkat dari 17.342 menjadi 20.890 orang (naik 20,46%).
- Penerima KAJ bertambah dari 20.272 menjadi 27.352 anak (naik 34,92%).
Mekanisme Seleksi Ketat
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemprov DKI menerapkan sistem “take out dan take in,” yang memungkinkan pemutakhiran data secara berkala.
Seleksi dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan mempertimbangkan data kependudukan dari Dukcapil, kepemilikan aset dari Bapenda, serta status di panti sosial.
Mereka yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tidak lagi menerima bansos dari Pemprov DKI.
“Kami memastikan bahwa bantuan ini hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Proses verifikasi dilakukan secara rutin dengan dukungan Pendamping Sosial (Pendamsos) di tingkat kelurahan,” jelas Premi Lasari.
Akses Informasi Lebih Mudah
Warga dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi siladu.jakarta.go.id.
Selain itu, mereka juga bisa mendatangi kantor kelurahan atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Jika ada warga yang merasa berhak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, mereka bisa mengajukan verifikasi ulang melalui kelurahan atau situs resmi.
Harapan dan Evaluasi
Dengan sistem verifikasi yang semakin ketat, Pemprov DKI berupaya memastikan bahwa bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ benar-benar diterima oleh yang berhak.
Melalui pencairan yang lebih teratur dan pemantauan berkala, diharapkan program ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta di tahun 2025. (*)
