SOKOGURU — Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Sosial RI! Sebanyak 7.397.277 peserta bantuan KIS PBI-JKN akan dinonaktifkan mulai Mei 2025.
Hal ini terungkap melalui surat edaran Kemensos tertanggal 3 Juni 2025 yang menginstruksikan perubahan data peserta berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penonaktifan ini dilakukan karena dua alasan:
1. 5.090.334 peserta tidak ditemukan dalam database DTSEN.
2. 2.306.943 peserta berada pada desil 6–10, yang dianggap sudah tidak masuk kategori miskin/rentan.
Pengaruh ke Bantuan Lain?
Masalahnya, banyak penerima KIS PBI-JKN juga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT.
Jika data mereka dinyatakan mampu atau tidak masuk kriteria, bantuan lain bisa ikut terhenti.
"Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika KIS PBI-JKN nonaktif karena masuk kategori sejahtera, maka bantuan PKH dan BPNT pun akan ikut terhenti," ujar narator kanal YouTube Diary Bansos https://www.youtube.com/watch?v=uLZVnm3gQYE, sebagaimana dikutip sokoguru.id Selasa, 10 Juni 2025.
Baca Juga:
Masih Bisa Direaktivasi
Kemensos masih membuka opsi reaktivasi KIS dengan syarat ketat:
- Masuk daftar penonaktifan per Mei 2025
- Terbukti miskin/rentan saat verifikasi lapangan
- Mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi medis darurat
- Telah melakukan pemutakhiran data DTSEN dalam dua periode terakhir
Jika tidak diperbarui hingga periode ketiga, data peserta akan dihapus permanen.
Cek Saldo KKS 10 Juni 2025 Masih Kosong
Di sisi lain, berdasarkan laporan agen bansos hari ini (10 Juni 2025), saldo KKS masih belum cair. Hal ini karena status SP2D bantuan PKH dan BPNT masih dalam tahap SPM (Surat Perintah Membayar).
"Sebaiknya tunggu hingga status SP2D di view DTSEN berubah menjadi 'SE' baru cek saldo," imbau narator.
Status Bantuan Hari Ini:
- BPNT: Sudah cek rekening, belum ada proses SPM
- PKH: Masih dalam proses SPM, menunggu SP2D dan SE
Imbauan untuk KPM:
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau untuk tetap tenang, bersabar, dan aktif memperbarui data di DTSEN.
Selain itu, disarankan tidak menyebarkan hoaks atau komentar negatif di media sosial.
Kesimpulan:
Langkah penonaktifan 7,3 juta peserta PBI-JKN oleh Kemensos merupakan bagian dari penyesuaian basis data bantuan sosial ke DTSEN.
Namun, dampaknya bisa meluas hingga bantuan PKH dan BPNT. KPM wajib memutakhirkan data agar tetap terdaftar sebagai penerima bansos. (*)
