Soko Berita

Dedi Mulyadi Resmikan 5.706 Koperasi Merah Putih, Motor Ekonomi Baru Desa Jawa Barat

Jawa Barat luncurkan 5.706 Koperasi Merah Putih sebagai motor ekonomi desa. Amanat Presiden Prabowo untuk entaskan kemiskinan dan kuatkan ketahanan pangan.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
16 Mei 2025
<p>Pemprov Jabar bersama Kemenko Pangan resmi meluncurkan program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Kamis, 15 Mei 2025. (Dok.Pemprov Jabar)</p>

Pemprov Jabar bersama Kemenko Pangan resmi meluncurkan program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Kamis, 15 Mei 2025. (Dok.Pemprov Jabar)

SOKOGURU, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan resmi meluncurkan program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Dalam acara yang diadakan di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Kamis, 15 Mei 2025, diikuti lebih dari 6.000 peserta secara hybrid, terdiri dari kepala desa, camat, bupati/wali kota se-Jabar, hingga perwakilan kementerian strategis.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi aktif dan sehat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Wamen KKP Puji Kota Bandung! Koperasi Merah Putih Dinilai Bisa Jadi Contoh Nasional

Koperasi Merah Putih sebagai Wujud Nyata Ekonomi Kerakyatan

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa koperasi Merah Putih adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan murni, bukan kendaraan politik.

“Koperasi ini tidak ada birunya, merahnya, apalagi hijaunya. Ini koperasi merah-putih, untuk rakyat dan negara,” tegasnya.

Ia menyebut koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat seperti pangan, pupuk, layanan kesehatan, hingga daging kurban. 

Baca juga: Dukung Ekonomi Rakyat, Pemerintah Siapkan Jalur Cepat Legalitas 80 Ribu Koperasi Desa

Tujuannya adalah menciptakan perputaran uang dari rakyat untuk rakyat.

Lebih lanjut, KDM mengusulkan sistem pengelolaan keuangan koperasi berbasis e-budgeting, tanpa uang tunai, demi mencegah penyalahgunaan dan menjamin transparansi.

5.706 Koperasi Siap Dibentuk, Ratusan Sudah Dalam Proses Notaris

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, dari target 5.957 unit, sebanyak 5.706 koperasi sudah siap dibentuk. 

Rinciannya meliputi:

* 5.349 koperasi baru
* 347 pengembangan koperasi
* 10 koperasi revitalisasi

Namun, masih ada 3.648 desa/kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa khusus sebagai tahap awal pembentukan koperasi. 

Saat ini, 336 koperasi tengah diproses notaris, dan delapan di antaranya telah resmi berbadan hukum.

Amanat Presiden Prabowo: Tidak Ada Lagi Desa Miskin

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi dari desa.

“Tidak boleh ada desa yang miskin, tidak sehat, kurang gizi, atau tidak cerdas,” tegas Zulhas.

Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Diluncurkan di Grobogan, Siap Basmi Rentenir dan Tengkulak!

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Jawa Barat sebagai provinsi pelopor yang bergerak cepat merealisasikan program strategis ini.

Simbol Kedaulatan Rakyat, Bukan Sekadar Koperasi

KDMP dirancang menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan nasional berbasis gotong royong. 

Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi pusat produksi dan distribusi, menjamin perputaran ekonomi lokal, mengentaskan kemiskinan desa, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

Peluncuran nasional program ini akan digelar pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

Pemprov Jawa Barat optimistis program KDMP akan menjadi solusi atas ketimpangan sosial dan menjadi penguat kemandirian desa secara berkelanjutan. (*)