KEBIJAKAN Indonesia yang bertekad menyetop impor beras ternyata turut memicu turunnya harga beras di pasar dunia.  Beras dari beberapa negara turun mulai dari USD640 per metrik ton, turun lagi ke USD590 sampai USD 490. Saat ini sudah dekat-dekat di USD400-an.

Hal itu disampaikan  Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten pada Jumat (10/1).

“Begitu Pak Menko pangan sampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertekad tidak mengimpor empat produk pangan, salah satunya beras. Di beberapa negara harga beras turun. Jadi luar biasa kebijakan kita ini,” ujarnya dalam keterangan resmi Bapanas/NFA, Minggu (12/1). 

Baca juga: Tertinggi dalam Sejarah, Jawa Timur Ditargetkan Naikkan Produksi Beras 2 Juta Ton

Lebih lanjut, Arief mengatakan, berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5% (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim Bapanas/NFA, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga USD622 sampai USD655 per metrik ton. 

Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, juga mulai menurun di rentang USD455 sampai USD514 per metrik ton. 

“Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang USD430 sampai USD490 per metrik ton,” imbuhnya.

Baca juga: Inflasi Kota Bandung Capai 0,04 Persen pada Oktober, Dipicu Kenaikan Harga Beras dan Emas

Sementara itu The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan, indeks di Desember 2024 menurun 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8% dibandingkan tahun 2023.

"Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia," sebut Arief.

Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

Baca juga: Indonesia Proyeksikan Impor Beras 5,17 Juta Ton pada 2024, Rekor Tertinggi dalam Sejarah

Sementara itu, lanjut Arief, kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak 1958 dengan raihan 1,54%. 

Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

"Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi pun terkendali dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo," tutupnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional. 

Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

"Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare (ha), karena ada perubahan alih fungsi, kita minta pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi," katanya.

Zulhas juga mengingatkan agar jangan coba-coba mengubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa tiba-tiba dialihkan. 

“Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah," tegasnya. (SG-1)