INDONESIA diprediksi akan mengimpor hingga 5,17 juta ton beras sepanjang tahun 2024, berdasarkan proyeksi neraca beras nasional yang diperbarui pada Mei 2024.
Realisasi impor beras Januari hingga April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton, dengan rencana tambahan impor sebesar 3,40 juta ton untuk periode Mei-Desember 2024.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyatakan keprihatinannya dan menilai bahwa pemerintah seharusnya sudah mengambil langkah antisipasi sejak awal.
Baca juga: DPR Dorong Bentuk Pansus untuk Selidiki Dugaan Mark-Up Impor Beras
"Dengan proyeksi seperti ini, pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi dengan mendorong peningkatan produksi beras lokal," ujar Saadiah dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (8/8).
Saadiah menekankan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan petani lokal.
Ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras lokal melalui pengembangan teknologi pertanian, penyediaan subsidi pupuk dan benih yang lebih efektif, serta pengelolaan irigasi yang lebih baik.
Baca juga: Harga Beras Masih Tinggi, DPR RI Soroti Soal Kedaulatan Pangan
Jika proyeksi ini terealisasi, Indonesia akan mencatatkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, melebihi rekor sebelumnya pada tahun 1999 yang mencapai 4,75 juta ton.
"Impor beras sebesar 5,17 juta ton ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara importir beras terbesar di dunia, melampaui Filipina yang rata-rata mengimpor sekitar 4 juta ton beras per tahun," jelas politikus Fraksi PKS tersebut.
Baca juga: 1.000 Ton Impor Beras dari Vietnam Masuk, Petani Pulau Sumbawa Menjerit
Selain itu, Saadiah juga mengusulkan diversifikasi sumber pangan sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
"Kita perlu mengembangkan produksi dan konsumsi berbagai jenis pangan agar keamanan pangan lebih terjamin dan risiko ketergantungan pada satu jenis sumber pangan bisa diminimalkan," pungkasnya.
Dengan situasi ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan melindungi kesejahteraan petani di tengah tingginya kebutuhan impor beras. (SG-2)
