PENGGUNAAN aplikasi iPubers dalam penyaluran pupuk dinilai efektif dalam pencegahan penyelewengan. Selain itu, aplikasi tersebut juga dianggap memudahkan pengawasan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.
"Ya, salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyelewengan adalah dengan adanya sistem yang baik, satu sistem yang mampu memagari supaya orang yang diamanahkan terkait dengan subsidi ini tidak bisa untuk menyelewengkan, karena semua tercatat dan terdigitalisasi. Itu merupakan kuncinya," kata Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pupuk Subsidi dari KPK, Yudi Purnomo, dalam rilis Kementan, Kamis (26/9).
Menurutnya, digitalisasi itu supaya distribusi efektif dan efisien sehingga penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran. Serta yang menggunakan, yakni para petani bisa memperoleh haknya.
Baca juga: DPR Desak Kementan Segera Susun Skema Tepat untuk Distribusi Pupuk Subsidi
Yudi berharap ke depan sistem tersebut ada perbaikan-perbaikan. Namun iPubers menurutnya saat ini menjadi salah satu metode yang tepat agar tidak terjadi kerugian negara di dalam proses distribusi.
"Bila distribusi tepat selain manfaat juga juga membantu peningkatan kepasitas maupun jumlah lahannya dan hasil produksinya itu bisa diharapkan sesuai dengan yang kita inginkan," tuturnya.
Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah mengungkapkan, dalam upaya peningkatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, tahun 2024 telah diterapkan secara digital melalui aplikasi transaksi online (iPubers) dan sistem eVerval, penebusan menggunakan kartu tani di wilayah kerja Bank BRI dan kartu tani digital khusus Provinsi Aceh oleh Bank BSI.
Baca juga: Mentan Amran Tinjau Pertanaman Padi di Sulsel Pastikan Pupuk Subsidi Sampai ke Petani
"Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK," katanya.
Berbagai usulan perbaikan tata kelola, sambung Andi, dilakukan melalui integrasi sistem informasi pupuk bersubsidi antaraplikasi yang dikembangkan stakeholder terkait.
“Seperti eRDKK, eAlokasi, eVerval, dan iPubers dari Kementerian Pertanian; aplikasi REKAN yang merupakan sistem stok PIHC, serta Dashboard Bank Pelaksa Kartu Tani (BRI dan BSI),” imbuhnya.
Baca juga: Ada Penambahan Rp28 Triliun, Total Alokasi Pupuk Subsidi 54 Triliun
Menurut Andi, pihaknya berharap para petugas yang menangani pupuk di Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pembina dapat mengawal upaya perbaikan tata kelola tersebut.
“Mulai dari memastikan calon petani penerima subsidi pupuk yang berhak dan kebutuhannya sudah terinput dalam sistem eRDKK, maupun luas tanam dan komoditas yang akan diusahakan," harapnya.
Selain itu, dia juga berharap Dinas Pertanian mengawal proses verifikasi dan validasi penyaluran di tingkat kios pengecer serta mengawal penggunaan pupuk bersubsidi tersebut oleh petani.
"Tak kalah pentingnya, kami juga berharap Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan data komitmen perihal penyerapan pupuk bersubsidi Tahun 2024. Hal ini akan menjadi pertimbangan kami untuk melakukan realokasi pupuk bersubsidi pada Tahun Anggaran 2024," tutupnya.
iPubers, menurut web resmi Kementan, merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kementan bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi.
Dengan iPubers, setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi tercatat secara realtime, karena aplikasi ini sudah dilengkapi geo-tagging dan timestamp untuk memudahkan pencatatan transaksi dan penelusuran.
iPubers juga meningkatkan transparansi dan akurasi dalam menentukan penerima pupuk bersubsidi serta pergerakan stok pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer. (SG-1)
