PENGEMBANGAN Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi biru. Program ini menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo.
Sejak 2016, Direktorat Jasa Kelautan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP telah melaksanakan berbagai program strategis untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari di Indonesia.
“Hingga akhir 2024, sebanyak 108 kawasan desa pesisir telah menerima bantuan sarana wisata bahari,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, dalam keterangan resmi KKP, Minggu (9/2).
Baca juga: Wisata Bahari Raja Ampat Makin Mendunia, KKP Berhasil Lindungi Populasi Pari dan Hiu
Ia menegaskan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Dewi Bahari, pengelolaan program itu menjadi lebih terstruktur.
Konsep Dewi Bahari mengintegrasikan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dengan kearifan lokal, upaya konservasi, serta penguatan kewirausahaan di sektor wisata.
“Pengembangan desa wisata bahari bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut, tapi juga memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, " imbuhnya.
Baca juga: Pelabuhan Pengambengan Jembrana Siap Jadi Destinasi Wisata Bahari yang Memukau
Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda, mengungkapkan, dukungan KKP tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga pemberian fasilitas fisik.
“Kami telah menyalurkan bantuan berupa perahu, alat snorkeling, kios kuliner, hingga peralatan selam. Bahkan pelatihan pengelolaan usaha juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional,” ungkapnya.
Sejak diluncurkan pada 2020, lanjut Miftahul, program Dewi Bahari menunjukkan capaian signifikan. Hingga 2024, sebanyak 23 Desa Wisata Bahari telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tambahan tujuh desa baru yang akan ditetapkan tahun ini.
Baca juga: Sinergi Kemenparekraf dan Basarnas: Tingkatkan Keamanan Wisata Bahari Labuan Bajo
Beberapa desa telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengintegrasikan usaha lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, dan homestay.
Untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, KKP rutin menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata bahari secara daring dan luring.
Materi pelatihan di antaranya mencakup pelayanan prima, diversifikasi produk wisata, pemasaran digital, hingga sertifikasi pemandu wisata, guna memastikan kualitas layanan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
Pengembangan Desa Wisata Bahari termasuk untuk mendukung program ekonomi biru yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan konservasi ekosistem laut untuk generasi mendatang. (SG-1)
