DALAM upaya meningkatkan kualitas SDM pariwisata Indonesia agar unggul dan berdaya saing global, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk Tim Profesional Pariwisata Nasional (TPPN) untuk periode 2024-2025. 

Tim ini dibentuk untuk memastikan penerapan standar kompetensi profesional pariwisata sesuai dengan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP).

Dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, mengucapkan selamat atas terbentuknya TPPN.

Baca juga: Kemenparekraf dan KAI Wisata Gencarkan Misi Penjualan Wisata di Tiongkok

 “Kami ucapkan selamat atas terbentuknya Tim Profesional Pariwisata Nasional yang diharapkan dapat mendukung percepatan terciptanya insan-insan pariwisata Indonesia yang unggul dan berdaya saing internasional,” ujar Nia sebagaimana dilansir situs Kemenparekraf, Selasa (11/6).

ASEAN MRA-TP, yang disepakati oleh para Menteri Pariwisata se-ASEAN sejak 2012, berfungsi sebagai rujukan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional di sektor pariwisata ASEAN. 

Kesepakatan ini bertujuan agar negara-negara di kawasan ASEAN mendapatkan pengakuan atas standar kompetensi tenaga profesional pariwisata mereka.

Tugas dan Fokus TPPN

Nia menjelaskan bahwa TPPN akan memastikan penerapan ASEAN MRA-TP dapat berjalan dengan baik, mulai dari lembaga pendidikan, pelatihan, hingga sertifikasi. 

“Jangan sampai kita menjadi pasar, tapi harus menjadi player. Apalagi kita sudah dikenal dengan hospitality yang baik,” tegasnya.

Baca juga: Kemenparekraf Dukung Konser All-4-One "30 Years Anniversary Tour" di Indonesia

Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf/f dan Ketua Pelaksana TPPN, Faisal, menambahkan bahwa salah satu langkah penting yang akan dilakukan TPPN adalah penguatan dan integrasi Satu Data ASEAN. 

“Karena saat ini datanya masih parsial di masing-masing kementerian atau asosiasi. Ini yang perlu kita konsolidasikan sehingga ketika kita melaporkan dalam pertemuan-pertemuan di ASEAN, kita punya satu dasar untuk implementasi ASEAN MRA-TP,” kata Faisal.

Selain itu, Faisal menyoroti kebutuhan untuk menambah jumlah skema okupasi dari 32 menjadi 230 yang telah disepakati di ASEAN. 

“Kita masih fokus pada (standar) bidang hotel dan travel, padahal sudah ada bidang MICE, Event, dan SPA yang sudah disepakati di ASEAN. Karenanya kita tentu mencoba untuk menambah bidang-bidangnya,” ujarnya.

Pengembangan Kurikulum dan Kolaborasi Antar-Kementerian

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) Kemendikbud, Nana Halim, mengungkapkan bahwa Kemendikbud telah mengembangkan kurikulum berstandar ASEAN sejak 2019. 

Kurikulum ini mencakup keahlian tata boga, tata busana, dan usaha perjalanan wisata. 

“Pilot project diterapkan di 21 SMK dan kami telah mengirim sekitar 80 guru untuk menjadi master trainer di Indonesia,” terangnya. 

Baca juga: ITIF 2024: Hibur Peserta, Kemenparekraf Hadirkan Budaya Betawi dalam Welcoming Dinner

“Tahun ini kita juga melatih lima kelas dengan masing-masing kelas 100 guru usaha perjalanan wisata untuk diperkenalkan tentang kurikulum ASEAN,” kata Nana.

Direktur Standardisasi Kompetensi Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Muh. Amir Syarifudin, menekankan pentingnya kolaborasi melalui TPPN untuk mempercepat penciptaan SDM Indonesia yang kompeten. 

“Ketika (standar) sudah ada pengakuan antarnegara, maka masing-masing negara harus menyiapkan. Tentunya kalau kita lebih siap, kita tentu bisa menang, kita bisa mengisi tenaga kerja kita di luar,” ujar Amir.

Anggota Komisaris BNSP, Miftakul Azis, menyatakan bahwa BNSP telah mengembangkan skema-skema sertifikasi dan kualifikasi dengan standar ASEAN. 

“Dengan kebijakan yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka sudah tersedia skema sertifikasi kualifikasi ASEAN dan sebentar lagi kita juga akan me-launching Skema Okupasi ASEAN. Ini adalah skema bersama yang bisa tinggal dipakai teman-teman lembaga sertifikasi profesi,” kata Azis.

Pembentukan TPPN ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya SDM pariwisata Indonesia yang mampu bersaing di kancah internasional, serta memastikan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam industri pariwisata global. (SG-2)