SOKOGURU - Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 segera dicairkan.
Pemerintah menjadwalkan pencairan pada pertengahan Mei 2025. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana cara memastikannya?
Kementerian Sosial (Kemensos) telah menjadwalkan pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua untuk periode April hingga Juni 2025.
Bantuan ini ditargetkan menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdata dalam sistem terbaru.
Penyaluran dana bantuan PKH dan BPNT tahap 2 akan dilakukan dalam waktu dekat.
Masyarakat penerima manfaat diharapkan segera memeriksa status pencairan bantuan melalui kanal resmi yang disediakan.
Melansir informasi dari situs resmi Kementerian Sosial, penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap kedua akan dimulai pada minggu ketiga bulan Mei 2025.
Tahap ini merupakan lanjutan dari program bantuan triwulanan pemerintah kepada kelompok masyarakat rentan.
Penerima bantuan adalah warga yang tergolong miskin dan kurang mampu yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem ini menggantikan DTKS sebagai basis data penyaluran bantuan sosial yang lebih mutakhir dan menyeluruh.
Berbeda dari penyaluran tahap pertama yang masih mengacu pada DTKS, pencairan tahap kedua akan menggunakan acuan dari data DTSEN.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam distribusi bansos.
Untuk menjamin keakuratan data, pemerintah bersama pendamping sosial telah melakukan survei langsung ke lapangan atau disebut ground check DTSEN pada bulan Maret hingga April 2025.
Survei ini bertujuan memastikan kondisi nyata ekonomi penerima bantuan.
Pendamping sosial secara langsung mendatangi rumah-rumah KPM untuk mengumpulkan data riil.
Beberapa indikator yang dinilai mencakup penghasilan rumah tangga, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, serta pekerjaan kepala keluarga.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses verifikasi dan pengecekan lapangan telah mencakup sekitar 12 juta individu di seluruh Indonesia.
Angka ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mengawal keakuratan data bantuan sosial.
Selain melalui kunjungan langsung, proses pemutakhiran data juga dilakukan dengan mengandalkan sumber administrasi resmi, survei tambahan, serta referensi data lain yang relevan.
Tujuannya adalah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid.
Setelah survei ground check DTSEN selesai, data dari masing-masing KPM akan diverifikasi ulang untuk memastikan apakah mereka masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2025.
Pendamping sosial melalui akun Facebook Mas Arif Sosial memberikan informasi terkait kriteria penerima manfaat yang dinyatakan lolos validasi DTSEN.
Data ini menjadi acuan resmi untuk penyaluran bansos tahap kedua.
Adapun kategori KPM yang lolos validasi DTSEN terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:
- KPM penerima baru
- KPM BPNT murni
- KPM validasi baru
- KPM validasi yang kini terdaftar sebagai peserta PKH
Kategori tersebut ditetapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.
Warga yang masuk dalam kategori lolos validasi DTSEN 2025 memiliki peluang besar untuk mendapatkan pencairan bansos PKH dan BPNT tahap kedua yang akan disalurkan pada bulan Mei ini. Proses pencairan direncanakan mulai pekan ketiga Mei.
Hal ini diharapkan dapat memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi pada pertengahan tahun 2025.
Dengan sistem DTSEN, penyaluran bansos diharapkan lebih akurat dan adil.
Masyarakat diminta bersabar dan terus memantau informasi resmi dari Kemensos dan pendamping sosial setempat terkait jadwal pencairan dan status penerima bantuan. (*)
