SOKOGURU, MANGGARAI BARAT – Ada alarm yang mulai berdentang dari timur Indonesia. Kredit untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan tajam. 

Hal ini menjadi sorotan serius bagi Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid.

Saat melakukan kunjungan kerja bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpananan (LPS) di Manggarai Barat, NTT, pada Rabu (28/5/2025), Kholid mengungkapkan kegelisahannya. 

Baca juga: Bandung Siapkan UMKM Center dan Program Kerja Luar Negeri Gratis Mulai 2026!

Menurun Kholid, kredit UMK di tengah perlambatan pertumbuhan kredit nasional disebutnya sebagai “tanda tanya besar” bagi arah perekonomian daerah.

"Kita harus bertanya: apa yang sedang terjadi? Kredit mikro dan kecil justru turun, padahal ini sektor penggerak ekonomi rakyat," ujarnya.

Menurut Kholid, kondisi ini bukan sekadar angka. Ia melihat ada risiko nyata stagnasi pembangunan jika tidak ada upaya terobosan dalam menyelamatkan akses pembiayaan UMKM. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan agar perekonomian lokal tidak lumpuh.

Baca juga: UMKM Naik Kelas! Program AKSI 2025 Buka Peluang Ekspor Produk Kreatif ke Pasar Global

"Sektor keuangan semestinya jadi penopang utama industri lokal. Maka, kebijakan industrinya juga harus diperkuat dan terarah," tegas politisi Fraksi PKS ini.

NTT Kaya Potensi, Tapi Minim Modal

Kholid menyoroti banyak sektor unggulan di NTT—mulai dari pariwisata, pertanian, transportasi, hingga infrastruktur—yang memiliki potensi luar biasa. 

Namun, ia menilai, potensi itu bisa sia-sia bila tidak ada dukungan pembiayaan yang konkret dan proaktif.

Baca juga: UMKM Masuk Era AI! Pasar Tradisional Kini Bisa Jualan Digital & Cashless

“Kalau akses kredit tersendat, maka petani tidak bisa menanam, pelaku wisata tak bisa mengembangkan usaha, dan pembangunan tidak bergerak,” tambahnya.

Untuk itu, ia mendorong agar OJK sebagai mitra kerja Komisi XI DPR RI memberikan kemudahan regulasi dan mendorong sektor perbankan lebih agresif menyalurkan kredit produktif ke wilayah-wilayah timur Indonesia.

DPR Minta Solusi Konkret, Bukan Wacana

Kholid menegaskan perlunya intervensi kebijakan afirmatif. Ia ingin pemerintah dan otoritas keuangan merumuskan secara detail kebutuhan riil kredit di NTT, agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran.

"Kalau tidak ada afirmasi, pembangunan akan jalan di tempat. Kita butuh progres signifikan agar ekonomi lokal bisa benar-benar bergerak," pungkasnya.

Aksi Nyata Dibutuhkan Sekarang!

Kondisi menurunnya kredit UMK di NTT bukan hanya urusan angka statistik, tapi juga tentang keberlangsungan ekonomi masyarakat. 

Kholid mengingatkan, bila tak ada aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan, maka impian membangun NTT dari desa dan pinggiran akan jadi utopia belaka. (*)