SOKOGURU, AFRIKA SELATAN- Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata bersama negara-negara G20.
Selain itu, meningkatkan dan mempererat hubungan kerja sama antarnegara, terutama terkait dengan pariwisata sesuai poin output dalam Presidensi G20 Afrika Selatan.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam kunjungan kerjanya ke Mpumalanga, Afrika Selatan, Sabtu, 13 September 2025.
Baca juga: Wamenpar Perkuat Kolaborasi denganPemda Guna Bidik Kembali Green Card UNESCO Geopark Toba
“Ini menjadi momentum memperkuat kerja sama antarnegara G20 dalam mengembangkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resmi Kementerian Pariwisata, Minggu, 14 September 2025.
Kunjungan kerjanya di negeri itu, sambungnya, menghadiri rangkaian kegiatan G20 Tourism Ministers’ Meeting.
Dalam forum itu, Indonesia sebagai negara anggota G20 berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan dan diskusi untuk merumuskan prioritas global di sektor pariwisata.
Baca juga: Kunjungi Sentra Riset Herbal Humbang Hasundutan, Wamenpar Ni Luh Dorong Potensi Wisata Baru
Forum G20 Tourism Ministers’ Meeting di Afrika Selatan menghasilkan Mpumalanga Declaration, sebuah kesepakatan penting untuk membangun pariwisata global yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Mpumalanga Declaration ini telah disepakati bersama dan mendapat dukungan dari para Menteri dan Perwakilan Menteri Pariwisata G20.
“Dengan mendukung Deklarasi Mpumalanga, Indonesia menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama negara-negara G20 dan mitra internasional untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang adil, ramah lingkungan, serta memberi manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” imbuh Wamenpar Ni Luh.
Baca juga: Wamenpar Ni Luh Hadiri Pertemuan UN Tourism Executive di Spanyol
Menurutnya, ada empat fokus Indonesia dalam Deklarasi Mpumalanga, yaitu inovasi digital untuk mendorong start-up dan UMKM pariwisata, pembiayaan dan investasi pariwisata yang adil dan berkelanjutan, konektivitas udara untuk mempermudah perjalanan lintas negara, dan penguatan resiliensi demi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
“Keempat poin ini sangat relevan dengan agenda pembangunan pariwisata Indonesia,” tuturnya.
Khusus pada pilar pembiayaan dan investasi pariwisata yang adil dan berkelanjutan, tambah Wamen Ni Luh, Indonesia menekankan tiga prioritas penting. Petama, meningkatkan akses pembiayaan bagi negara-negara berkembang, agar mereka dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan lebih merata dan adil.
Kedua, memasukkan keberlanjutan dan inklusivitas ke dalam kriteria pendanaan, sehingga setiap investasi pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak sosial positif.
“Dan ketiga, memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta, karena kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan solusi nyata dan mempercepat pembangunan pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.
Wamenpar Ni Luh Puspa dalam rangkaian G20 Tourism Ministers’ Meeting di Afrika Selatan juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri dari beberapa negara sahabat di antaranya Jepang, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan Brazil.
Pertemuan bilateral yang dilakukan di antaranya membahas mengenai pengembangan sektor pariwisata sekaligus menyampaikan ragam program, capaian, kondisi pariwisata Indonesia terkini, sekaligus menjajaki potensi kerja sama pariwisata.
Termasuk juga memperkenalkan peluang investasi pariwisata di sejumlah destinasi unggulan Indonesia di antaranya Lima Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Danau Toba (Sumatra Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).
Kemudian 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, sebagai katalis pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata berkualitas tinggi dan berkelanjutan.
“Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya kolektif guna memperkuat peran pariwisata dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, baik di dalam G20 maupun secara global,” tutup Wamenpar Ni Luh. (SG-1)
