SOKOGURU - Dilema Pengurus KDMP: Antara Idealisme Membangun Desa dan Realitas Beban Hidup yang Tak Bisa Ditunda.
Fenomena menghilangnya para pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belakangan ini mulai menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat pedesaan.
Banyak yang mempertanyakan komitmen para pengurus tersebut dalam mengelola program yang digadang-gadang mampu membangkitkan ekonomi desa secara mandiri.
Namun, sebuah sudut pandang baru muncul mengenai alasan di balik fenomena ini, yang menyebutkan bahwa masalah perut tidak bisa dikompromi.
Viral tayangan video yang diunggah di akun TikTok @wjuniardhie berjudul "Kenapa Pengurus Mulai Menghilang" yang telah mendapat 1391 suka, 179 komentar, 209 disimpan, serta 381 dibagikan.
Dalam video tersebut dijelaskan bahwa mundurnya para pengurus bukan berarti mereka tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap tanah kelahiran mereka sendiri.
Alasan utamanya adalah beban hidup yang bersifat mendesak dan tidak mungkin ditunda demi sekadar mempertahankan sebuah sikap idealis semata.
Sikap idealis memang diperlukan dalam membangun desa, namun realitas kebutuhan ekonomi harian tetap harus dijawab dengan solusi yang nyata bagi pengurus.
Menjalankan sebuah program besar tanpa adanya skema insentif yang jelas hanya akan membuat organisasi tersebut perlahan mengalami kebocoran dari dalam.
Kekuatan sebuah koperasi sebenarnya lahir dari kesejahteraan para pengurusnya yang dijaga dengan baik agar mereka bisa fokus dalam bekerja secara total.
Jika para pengurus ini akhirnya "tumbang" karena tuntutan ekonomi, maka koperasi tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi papan nama tanpa aktivitas yang berarti.
"Program Serap Anggaran": Suara Kritis Netizen Soal Masa Depan KDMP
Unggahan tersebut lantas memicu beragam reaksi dari netizen yang sebagian besar merasa senasib atau melihat langsung kegagalan program serupa di daerah mereka.
"Hahaha.... sudah pasti mangkrak, kalau gaji pengurus mengharapkan SHU," tulis akun Syari Fudin yang meragukan sistem pembagian keuntungan sebagai sumber pendapatan utama.
Akun Wieke Tan bahkan menceritakan kondisi di wilayahnya, "KDMP di desaku sudah tutup karena pengurusnya gak pernah datang," tulisnya di kolom komentar.
Sentimen negatif juga muncul dari kalangan pedagang kecil, seperti akun agus pandean yang menulis, "Doa warung dan toko-toko kecil, semoga terkabulkan,,, amin."
Beberapa netizen menyoroti soal profesionalisme, di mana akun 4n4n6.5 berpendapat bahwa pengurus harus memiliki mental entrepreneur, bukan sekadar mental pegawai gajian.
Kritik tajam juga datang dari T-Farm yang menghitung secara matematis bahwa volume bisnis mikro tidak akan cukup untuk menutupi gaji pengurus sesuai standar UMK.
Ada pula yang membandingkan dengan skema pegawai pemerintah, seperti akun putri pantai selatan yang menyarankan pengurus KDMP sebaiknya diangkat menjadi P3K.
Isu kebocoran anggaran juga tak luput dari pembahasan, akun Libra72 menyebut modal dari negara seringkali membuat pengurus "khilaf" dan memicu kebocoran internal.
"Program dipaksakan.... yang penting serap anggaran," tulis SOUVENIR TASIK yang mencerminkan keraguan publik terhadap urgensi program tersebut sejak awal dibentuk.
Hingga saat ini, polemik mengenai kesejahteraan pengurus KDMP masih terus bergulir dan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekonomi koperasi di tingkat desa. (*)
