ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa siswa di pesantren dan madrasah masuk dalam daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak tahap awal.
Menurut Hidayat, hingga kini belum ada kejelasan teknis terkait penyaluran program ini di lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
"Dapat dipahami bahwa MBG diimplementasikan secara bertahap hingga 2029, dan pada 2025 akan menjangkau 19 juta jiwa,” jelas Hidayat.
Baca juga: Badan Gizi Nasional Ingatkan Waspada Penipuan Termasuk Program Makan Bergizi Gratis
“Namun, saya berharap sejak tahap awal, siswa madrasah dan santri di pesantren sudah dimasukkan, agar program ini berkeadilan bagi semua," ujar Hidayat melalui rilis media yang diterima Parlementaria, Senin (6/1/2025).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Ist/DPR RI)
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada 6 Januari 2025.
Sebelumnya saat diadakan uji coba di beberapa pesantren dan madrasah, yang dipantau langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Resmi Diluncurkan, DPR Ajak Masyarakat Berpartisipasi
Dalam kunjungan kerja reses DPR RI, Hidayat menemukan bahwa beberapa pesantren besar di Jakarta Selatan belum mendapatkan akses ke program ini.
"Kalau pesantren di Jakarta saja belum mendapat akses, bagaimana dengan pesantren di luar Jakarta atau luar Jawa? Ini perlu menjadi perhatian," ungkapnya.
Baca juga: 1.923 Koperasi Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Hidayat juga mendorong pemerintah untuk membangun dapur umum di madrasah dan pesantren yang memiliki ribuan siswa, guna mengoptimalkan sumber daya dalam menyukseskan MBG.
Selain itu, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag telah mengeluarkan panduan tentang MBG di pesantren yang mengaitkan konsumsi gizi dengan pembentukan karakter santri.
"Panduan ini patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan teknis program berjalan dengan baik dan disosialisasikan ke seluruh pesantren dan madrasah," tambah Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Hidayat menegaskan bahwa koordinasi internal pemerintah perlu diperkuat agar program ini berjalan amanah, transparan, dan melibatkan berbagai pihak.
Baca juga: 140 UMKM Terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan Diharap Dorong Ekonomi Lokal
Pihak yang dilibatkan seperti pengurus sekolah, pedagang kantin, dan UMKM, sehingga dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Pemerintah harus memastikan program ini terlaksana dengan baik untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," tutup Hidayat. (SG-2)
