KETUA DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, yang terjadi setelah serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Puan berharap pengunduran diri ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung.

"Pengunduran diri Dirjen Aptika Kemenkominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya,” ucap Puan. 

Baca juga: Pembobolan Pusat Data Nasional: Ancaman Serius bagi Keamanan dan Kepercayaan Publik

“Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

Pentingnya Kontinuitas dan Stabilitas

Puan menekankan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam mengelola sistem informatika pemerintah, terutama di tengah upaya pemulihan pasca serangan ransomware Brain Cipher yang melumpuhkan sejumlah layanan publik. 

Ia menilai bahwa langkah pengunduran diri Dirjen Aptika bisa berisiko, dan kekosongan kepemimpinan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Baca juga: Peretasan Pusat Data Nasional Dinilai Tragis, Miris, dan Ironis

Diisi Individu yang Kompeten

"Langkah ini berisiko dan memiliki dampak positif serta negatif,” kata Puan. 

“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten,” ucap Puan.

Ia juga ingin memastikan upaya pemulihan serta peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan.

Tanggung Jawab Moral dan Etika Kepemimpinan

Menurut Puan, pengunduran diri Semuel harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah, khususnya Kemenkominfo, untuk meningkatkan standar sistem keamanan siber dan pengawasannya. 

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, DPR RI Sebut Kecelakaan atau Kebodohan Nasional

Keputusan ini juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus diemban seorang pemimpin dalam situasi krisis.

"Saya memahami bahwa ini adalah tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin, harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika terjadi situasi krisis," ujar Puan.

Kolaborasi Hadapi Ancaman Siber

Puan menambahkan bahwa penanganan gangguan siber memerlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat sipil. 

Hal ini penting sebagai antisipasi dan upaya menghadapi ancaman siber di masa depan.

"Kolaborasi yang baik antara lembaga pemerintah dan seluruh stakeholder sangat diperlukan. Saya harap kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari," ucap Puan.

Serangan Ransomware yang Melumpuhkan

Dalam 12 hari terakhir, sedikitnya 239 instansi pemerintah pusat dan daerah terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya. 

Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. 

Sebagian layanan publik pun masih terganggu akibat serangan siber tersebut dan saat ini masih dalam proses pemulihan.

“Dari informasi yang kami terima, proses pemulihan PDNS masih terus dilakukan. Semoga segera cepat terselesaikan,” ujar Puan.

Pelajaran dari Insiden Global

Menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden serupa juga dialami sejumlah negara maju dalam beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), China (2019), Prancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), dan Kanada (2022).

Langkah Pencegahan Pemerintah

Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi untuk mencadangkan data, salah satunya melalui cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. 

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan perlindungan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengunduran diri Dirjen Aptika di tengah situasi kritis ini menjadi pengingat pentingnya kesiapan dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman siber. 

Dengan langkah yang tepat, diharapkan keamanan siber nasional dapat semakin kuat dan terlindungi dari serangan di masa mendatang. (SG-2)