PEMERINTAH Kota Solo atau Surakarta akan memulai uji coba program makan bergizi gratis yang mengadopsi inisiatif yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Program ini akan menawarkan menu makanan dengan harga Rp7.500 per porsi.
Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menyampaikan bahwa program ini akan dimulai pada tahun ajaran baru dan diadakan setiap hari Jumat di sekolah-sekolah.
Baca juga: Terpilih Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot Bandung Siap Bagikan 2.500 Porsi Per Hari
"Kita sudah memiliki tradisi masing-masing. Ke depan ini diawali di tahun ajaran baru, di sekolah ada program makan di hari Jumat, anggap saja Jumat berkah," ujar Teguh di Solo, Jawa Tengah, Senin (22/7) sebagaimana dikutip Republika.
Klaim Kualitas Makanannya Tak Kalah dari Harga yang Lebih Mahal
Teguh menjelaskan bahwa meskipun anggaran hanya Rp7.500 per porsi, kualitas makanan tidak akan kalah dibandingkan yang berharga lebih mahal.
"Kalau kemarin dari Rp12.000 per porsi, hitungannya di APBN turun jadi Rp7.500 per porsi. Kalau di Solo itu jalan," ucap Teguh.
Program ini sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah di Solo dengan frekuensi sekali seminggu.
Teguh menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif kreatif dari sekolah dan bukan paksaan dari pemerintah.
Baca juga: ID Food Bantu Salurkan Telur dan Daging Ayam ke 1.446.089 Keluarga Rawan Stunting
"Ini justru ide kreatif sekolah, jadi tidak ada pemaksaan. Ini kesempatan yang baik, tinggal nanti dinas menjadwalkan di beberapa sekolah dulu. Nanti kami meninjau pas makan bersama," tambahnya.
Namun, program ini tidak akan dilakukan setiap hari karena keterbatasan anggaran.
"Memang tidak setiap hari, karena anggaran kan sudah berjalan. Jadi lepas dari perencanaan APBN, karena transisinya Oktober," jelas Teguh.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Tetap Dipertahankan
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga: Gencar Tekan Angka Stunting, Pemkot Bandung Targetkan 14% pada 2024
"Anggaran program ini tidak akan dipotong," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/7).
Airlangga menyatakan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pelaksanaan program ini.
Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan harga pangan di masing-masing daerah.
"Mari kita lihat implementasinya karena harga pangan di setiap daerah berbeda-beda," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyebutkan bahwa alokasi Rp7.500 per porsi makan siang sudah cukup meski lebih rendah dari usulan biaya Rp15 ribu.
Namun, hal ini masih dalam pembahasan dengan tim Presiden terpilih. "Jumlah tersebut dinilai tidak terlalu kecil karena setiap daerah memiliki harga pangan yang berbeda," jelas Muhadjir.
Kritik terhadap program ini muncul terkait dengan realitas harga pangan dan kualitas gizi yang dapat disediakan dengan anggaran terbatas.
Beberapa pihak mempertanyakan apakah Rp7.500 per porsi cukup untuk memberikan makanan bergizi yang memadai bagi anak-anak sekolah, terutama di daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi.
Selain itu, efektivitas program ini dalam jangka panjang juga menjadi perhatian, mengingat program ini tidak diterapkan setiap hari dan harus disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.
Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disediakan juga menjadi faktor kunci. Dengan komitmen yang kuat dan evaluasi berkelanjutan, program ini berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia. (SG-2)
