PALANGKA Raya menyambut dengan antusias program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu mendorong pemberdayaan UMKM lokal.
Sekretaris Dewan Kota Palangka Raya, Yustinus Gunihardi, mengapresiasi inisiatif tersebut namun menekankan pentingnya pelaksanaan yang adil dan transparan.
"Program ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengusaha kecil, asalkan sistem pelaksanaannya dilakukan secara adil dan transparan," ujar Yustinus dalam pernyataannya, baru-baru ini.
Baca juga: Pasha Ungu Setuju Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis Tapi Harus Transparan
Menurut Yustinus, kunci keberhasilan program MBG terletak pada sistem kerjanya.
Sekretaris Dewan Kota Palangka Raya, Yustinus Gunihardi. (Dok.Pemkot Palangka Raya)
Ia memperingatkan agar tidak terjadi penunjukan langsung yang dapat merugikan pelaku UMKM lain.
"Kalau sistem seperti ini diterapkan, kemungkinan besar hanya pihak tertentu yang akan diuntungkan. Jadi jangan sampai seperti itu," tegasnya.
Baca juga: DPR Tegas Tolak Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Yustinus juga menyoroti perlunya melibatkan UMKM dalam penyediaan menu MBG.
Ia memberi contoh pengusaha kerupuk lokal yang bisa menjadi pemasok produk untuk program tersebut.
"Misalnya ada UMKM yang memproduksi kerupuk pipih, maka produk seperti itu bisa masuk ke dalam menu MBG,” ujar Yustinus sebagaimana dilansir situs Pemkot Palangka Raya.
“Dengan cara ini, UMKM lokal benar-benar mendapat manfaat ekonomi dari program ini," tambahnya.
Ia berharap pelaksanaan MBG di Palangka Raya bisa meniru praktik terbaik dari daerah lain, sehingga manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat dan UMKM lokal.
Baca juga: BRI UMKM Export 2025 Siap Angkat Produk Lokal ke Panggung Global
"Jika dikelola dengan baik, program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan perekonomian UMKM lokal," pungkas Yustinus.
Program MBG diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkontribusi dalam program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (SG-2)
