MASYARAKAT di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat (Jabar) semakin lantang menyuarakan protes mereka terhadap eksploitasi perkebunan teh yang terus berlanjut.
Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ancaman Serius Terhadap Lingkungan
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, menyampaikan kekhawatiran masyarakat dalam daerah pemilihannya, Jawa Barat V, terkait pembangunan komersil di area perkebunan teh yang masih produktif.
Baca juga: Hari Lingkungan Hidup, Kota Bandung Berkomitmen untuk Masa Depan yang Lebih Hijau
"Saya banyak mendapat protes dari masyarakat karena banyaknya pembangunan komersil di area perkebunan teh yang masih produktif," ucapnya sebagimana dikutip situs DPR RI, Selasa (25/6).
"Saat ini, sisa perkebunan teh hanya tinggal 200 hektare. Ini ancaman serius," tegas Mulyadi.
Dengarkan Keluhan Masyarakat
Mulyadi mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan dan membuat kebijakan yang mendengarkan keluhan masyarakat.
Menurutnya, kawasan kebun teh memiliki peran vital sebagai resapan air yang mampu menahan erosi.
Baca juga: Tanam 500 Mangrove di Hari Lingkungan Hidup, Pertagas Hijaukan Pesisir Indramayu
"Saat ini warga mulai merasakan dampaknya. Beberapa sumber air yang mengalir ke warga menjadi terganggu," kata Mulyadi.
Ini menambahkan dampak nyata dari eksploitasi perkebunan teh Puncak telah dirasakan oleh masyarakat setempat.
Dampak Alih Fungsi Lahan
Alih fungsi perkebunan teh menjadi area pembangunan komersil tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga kehidupan masyarakat lokal.
Mulyadi mengkritik pemerintah yang membuka investasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
"Pembangunan komersil yang tidak terkendali ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengurangi lahan produktif yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLH Kota Bandung Gelar Uji Emisi Gratis untuk Kendaraan
Seruan untuk Tindakan Nyata
Dengan semakin maraknya pembangunan komersil di area tersebut, Mulyadi berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang mempertahankan kelestarian lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.
"Puncak sekarang bukan hanya macet saja, tapi tanaman juga rusak. Ayo kita bersama-sama ke sana untuk melihat langsung kondisinya. Kasihan masyarakat," tutupnya.
Tuntutan dari Masyarakat
Protes dari masyarakat Puncak tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pembangunan yang ada, tetapi juga menggambarkan urgensi untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas.
Masyarakat berharap pemerintah lebih memperhatikan dan merespons dengan cepat keluhan mereka, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Dalam menghadapi tantangan ini, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar kawasan Puncak dapat tetap menjadi salah satu kawasan hijau yang produktif dan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat lokal yang bergantung pada lahan tersebut untuk kehidupan sehari-hari mereka. (SG-2)
