INSIDEN keracunan massal yang menimpa 50 siswa SD Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (16/1) menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, menyoroti lemahnya pengawasan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga menjadi penyebab utama insiden tersebut.
Kejadian itu bermula saat para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program MBG.
Baca juga: DPR Tegas Tolak Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Khawatirkan Kualitas dan Keamanan Makanan
Insiden ini mencuatkan kekhawatiran akan kualitas dan keamanan makanan yang disediakan dalam program pemerintah tersebut.
Dalam pernyataannya kepada Parlementaria, Alifudin menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan kontrol kualitas pada program MBG.
"Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang," tegas Alifudin, Sabtu (18/1).
Patuhi Standar Keamanan
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa penyedia katering mematuhi standar keamanan pangan.
Baca juga: Apakah Koperasi Siap Berperan Aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis
"Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan," ujar politikus Fraksi PKS ini
Alifudin juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab.
Ia menyoroti perlunya peran aktif dari sekolah, dinas kesehatan, dan pihak terkait dalam memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.
"Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang," tambahnya.
Baca juga: SDN Duren Sawit 14, Jaktim, Sambut Program Makan Bergizi Gratis dengan Antusias
Menurut Alifudin, sistem pengawasan yang lebih baik, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan pangan, harus segera dibangun.
"Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting, dan kejadian seperti ini dapat merusak citra program yang bermanfaat bagi siswa-siswi," ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah preventif guna menghindari kejadian serupa.
"Pemerintah harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas dan keamanan pangan," imbuhnya.
Sebagai penutup, Alifudin menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus memantau dan mendesak langkah-langkah konkret untuk mencegah insiden serupa.
"Kami berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan yang lebih baik di masa depan," pungkasnya. (SG-2)
