ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag), Prof. Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama, Buya Syafii, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (27/12).
HNW menyebut komitmen pemerintah dalam meringankan beban calon jemaah haji sebagai langkah segar yang sejalan dengan aspirasi masyarakat dan perjuangan Fraksi PKS di DPR.
Baca juga: DPR Curigai Pejabat Kemenag Terima Gratifikasi Terkait Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
“Saya mengapresiasi Presiden Prabowo atas arahannya kepada Menteri Agama dan Wamenag. Langkah ini membawa angin segar, terlebih keduanya memiliki pola pikir yang sama dengan kami di Komisi VIII terkait upaya menekan biaya haji,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (30/12).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Ist/DPR RI)
Biaya Haji yang Melonjak dan Upaya Penurunan
Hidayat menyoroti lonjakan biaya haji dalam tiga tahun terakhir yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Pada 2022, biaya haji diusulkan sebesar Rp 45 juta per jemaah, meningkat menjadi Rp 69 juta pada 2023, dan Rp 73,5 juta pada 2024.
Namun, melalui pembahasan di Komisi VIII DPR, biaya tersebut berhasil ditekan menjadi Rp 39,8 juta pada 2022, Rp 49,8 juta pada 2023, dan Rp 56 juta pada 2024.
“Meski berhasil ditekan, kami di PKS tetap mengkritisi angka tersebut karena kami melihat masih ada ruang untuk menurunkannya lebih jauh,” tegasnya.
Baca juga: Kemenag Gelar Rakernas Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
Strategi Menurunkan Biaya Haji
Menurut HNW, ada beberapa komponen biaya haji yang dapat diefisiensikan, seperti biaya penerbangan, pemondokan, transportasi, katering, dan masyair.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memotong durasi tinggal jemaah haji di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari.
“Pengurangan durasi tinggal akan signifikan menekan pembiayaan. Pemerintah juga perlu melobi Arab Saudi agar membuka lebih banyak bandara internasional selain Jeddah dan Madinah untuk mengurangi antrean pesawat yang memperpanjang masa tinggal jemaah,” jelas HNW.
Dengan kebijakan efisiensi tersebut, HNW memperkirakan biaya haji dapat ditekan hingga 25%.
Jika BPIH diasumsikan tetap Rp 93,4 juta, maka biaya yang dibebankan kepada calon jemaah dapat turun dari Rp 56 juta pada 2024 menjadi sekitar Rp 44 juta pada 2025.
Harapan untuk Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama
HNW berharap duet Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wamenag Buya Syafii dapat menjalankan arahan Presiden dengan optimal.
Baca juga: DPR Kritik Pelaksanaan Ibadah Haji 2024, Menko PMK Justru Beri Pujian
Menurutnya, langkah ini tidak hanya dinantikan oleh para calon jemaah haji, tetapi juga menjadi peluang bagi pemerintah untuk meninggalkan warisan positif.
“Dengan political will yang kuat, terobosan kebijakan ini dapat menjadi legacy bagi Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, terutama karena mulai musim haji 2026, penyelenggaraan haji akan beralih dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji,” pungkas HNW.
Langkah-langkah konkret ini diharapkan tidak hanya meringankan beban calon jemaah haji, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan haji sekaligus memastikan pelayanan tetap berkualitas. (SG-2)
