PROGRAM "Makan Siang Gratis" yang diganti Program “Makan Bergizi Gratis’ yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto yang direncanakan tahun 2025 menjadi topik hangat.
Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan membutuhkan anggaran yang mencapai Rp430 triliun.
Namun, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan anggaran sebenarnya jauh lebih rendah dari anggaran Rp430 triliun.
Baca juga: Terpilih Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot Bandung Siap Bagikan 2.500 Porsi Per Hari
Said menepis spekulasi tersebut, menegaskan bahwa angka resmi yang disampaikan oleh pemerintah adalah Rp71 triliun.
"Kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih, anggaran sebesar Rp71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar,” jelasnya.
“Karena apa? Karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di tahun 2025 itu langsung Rp 430 triliun itu," ujar Said.
Keleluasaan Anggaran untuk Pemerintahan Baru
Said juga menjelaskan bahwa presiden terpilih telah melakukan perhitungan teliti terkait situasi fiskal Indonesia dalam merealisasikan program-programnya.
Baca juga: Melalui Bantuan dan Edukasi, Pemkot Bandung Audit Kasus Stunting di Babakan Sari
"Dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih," ucap Said.
Said mengungkapkan bahwa anggaran Rp71 triliun untuk program "Makan Bergizi Gratis" akan dimasukkan dalam komponen belanja pusat dan tercantum dalam nota keuangan APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus mendatang.
Namun, ia menekankan bahwa masih ada ketidakjelasan tentang kementerian mana yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.
Belum Tahun Kementerian yang Beri Penjelasan
"Persoalannya tinggal kementerian mana (yang akan menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pendidikan? Apakah itu Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah," tandas Said.
Baca juga: Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, Pemerintah Targetkan 14% pada 2024
Meskipun klarifikasi sudah diberikan mengenai besarnya anggaran, masih ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab tentang implementasi dan efektivitas program ini.
Publik mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta kepastian bahwa program "Makan Bergizi Gratis" benar-benar akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Pemerintah dan parlemen perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran tersebut digunakan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. (SG-2)
