Humaniora

DPR RI Soroti Pembatalan NIP PPPK Bidan Pendidik: Ketidakadilan dan Koordinasi yang Lemah

Pada April 2024, Kemenkes menarik kembali NIP tersebut karena dinilai tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Kemenkes dan Kemen-PAN RB.

Anggota Komisi II DPR RI Hugua saat mengikuti Raker Komisi II di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6). (Ist/DPR RI)

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Hugua, mengkritik tajam keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang membatalkan Nomor Induk PPPK (NIP) bagi ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik yang telah lulus seleksi PPPK 2023.

 

Pada April 2024, Kemenkes menarik kembali NIP tersebut karena dinilai tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Kemenkes dan Kemen-PAN RB.

 

“Pembatalan NIP ini gila. Orang yang sudah tes lulus, 690 orang seluruh Indonesia D-4 tiba-tiba dianulir dan NIP-nya tidak bisa diterbitkan," tegas Hugua saat Rapat Kerja Komisi II di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

 

Baca juga: Buntut Pemecatan Ratusan Nakes dan Bidan di NTT, DPR Minta Kemenkes Turun Tangan

 

Kritik atas Proses Rekrutmen yang Tidak Transparan

 

Hugua mempertanyakan mengapa proses rekrutmen bisa berjalan jika dari awal terjadi ketidaksesuaian syarat dan nomenklatur.

 

"Pertanyaannya, kenapa sampai BKN mengumumkan dan memproses tes? 690 orang lulus, tiba-tiba dianulir NIP-nya. Ini kan gila namanya," ujar politikus PDI-Perjuangan ini.

 

Hugua juga menyatakan sudah bertemu dengan perwakilan dari 690 bidan yang tidak diterbitkan NIP-nya.

 

Mereka diinformasikan akan mendapatkan afirmasi, namun Hugua berharap mereka tidak perlu dites kembali untuk posisi yang sama.

 

"Kalau dikasih afirmasi, apakah mereka ini dites lagi? Harusnya kan tidak perlu lagi dites. Tinggal persyaratan aja," jelasnya sebagaimana dilansir situs DPR RI, Kamis (13/6).

 

Baca juga: Pemecatan Ratusan Nakes Bisa Berdampak Layanan Kesehatan Masyarakat Manggarai

 

Biaya dan Kesulitan Birokrasi

 

Hugua menyoroti beban finansial dan birokrasi yang harus ditanggung para bidan jika harus mengulang proses administratif.

 

"Tes itu persyaratannya harus melengkapi surat-surat yang nilainya jutaan. Mereka ini kan pencari kerja," katanya.

 

"Jadi kalau surat kelakuan baik, surat persyaratan dokter dari kepala desa, macam-macam harus diulangi lagi, mereka harus mengeluarkan uang jutaan lagi untuk hal itu," papar Hugua.

 

Harapan untuk Koordinasi Antar-Lembaga

 

Legislator dari Dapil Sulawesi Tenggara ini berharap adanya koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi daerah untuk menyikapi permasalahan tersebut. 

 

Baca juga: DPR RI: Bedakan Perlakuan Peserta BPJS Kesehatan yang Enggan dan Tak Mampu Bayar

 

Tinggal bagaimana BKN dan Kementerian PAN RB itu menyurat ke para Bupati, Wali Kota, dan Gubernur seluruh Indonesia tentang hal-hal ini sehingga mereka usulkan kembali dalam APBD mereka,” pungkasnya.

 

Dengan adanya pengawasan yang lebih baik dan koordinasi antar instansi yang lebih erat, diharapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang.

 

Para bidan yang telah lulus seleksi diharapkan mendapatkan keadilan dan kepastian dalam status pekerjaan mereka. (SG-2)