WAKIL Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya perusakan hutan di daerah tambang yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama banjir.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Wajo, Sulawesi Selatan pada Rabu (22/5), Aras menegaskan pentingnya tindakan tegas pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
Aras mengungkapkan bahwa hutan yang rusak tidak lagi mampu menahan sedimen dari pegunungan, sehingga meningkatkan risiko banjir.
Baca juga: DPR RI Beri Dukungan Penuh untuk Penanggulangan Banjir Bandang di Jawa Tengah
“Perusakan hutan di daerah tambang ini menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap ke tanah langsung mengalir ke sungai. Akibatnya, banyak sungai termasuk di Kabupaten Luwu penuh dengan endapan dan longsoran sedimen dari pegunungan," ujarnya.
Lebih lanjut, Legislator Partai Gerindra ini menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dibebankan hanya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja.
Ia menyerukan kolaborasi antarkementerian untuk memberikan solusi komprehensif dalam mengatasi banjir.
"Keterlibatan berbagai kementerian sangat diperlukan untuk menangani masalah ini secara menyeluruh," tambahnya.
Ajak Masyarakat Partisipasi Aktif Jaga Lingkungan
Selain itu, Aras juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.
Menurutnya, pelestarian lingkungan oleh masyarakat setempat bisa signifikan mengurangi risiko bencana alam.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan di wilayah masing-masing, karena partisipasi mereka dalam pelestarian lingkungan dapat mengurangi risiko bencana alam, termasuk banjir," pungkasnya sebagaimana dilansir situs DPR RI, Jumat (24/5).
Baca juga: Bencana Banjir di Jateng, DPR RI: Negara Jangan Absen di Tengah Penderitaan Rakyat
Pernyataan tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, khususnya perlindungan hutan dan mitigasi bencana.
Baca juga: Tim SAR Gabungan Masih Cari Satu Orang Tertimbun Longsor di Kabupaten Bogor
Diharapkan langkah-langkah konkret segera diambil untuk mengurangi dampak buruk dari perusakan hutan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di masa mendatang.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan solusi berkelanjutan dapat dicapai untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah bencana banjir yang terus menghantui daerah-daerah rawan di Indonesia. (SG-2)
