ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji tahun 2025.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (3/1/2025), Sri menggarisbawahi sejumlah isu utama yang perlu diperbaiki.
Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, (Dok.Partai NasDem).
Sri Wulan mendukung arahan Presiden untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji, tetapi mengingatkan agar langkah ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan.
Baca juga: Komisi VIII DPR Targetkan Biaya Haji 2025 Turun di Bawah Rp90 Juta
"Ada urgensi untuk menurunkan harga, namun hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah," ujar legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Soroti Masalah Akomodasi dan Transportasi
Dalam rapat, Sri menyoroti perlunya persiapan matang untuk mengatasi keterlambatan perjalanan dan pelayanan di Arab Saudi.
Ia menekankan pentingnya perbaikan manajemen check-in dan check-out hotel, yang sering menjadi kendala bagi jemaah.
Selain itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mencegah insiden keterlambatan seperti yang terjadi pada musim haji sebelumnya.
Keluhan Makanan Jemaah Lansia
Kualitas makanan untuk jemaah, terutama lansia, menjadi perhatian khusus. Sri menyampaikan banyak keluhan tentang makanan yang tidak segar dan sulit dikonsumsi.
"Jangan sampai ayam yang disajikan keras sehingga lansia kesulitan mengunyah. Kita ingin layanan makanan lebih baik, mungkin bisa bekerja sama langsung dengan hotel agar makanan tetap segar dan terdistribusi dengan baik," katanya.
Baca juga: Hidayat Nur Wahid Apresiasi Arahan Presiden Prabowo untuk Tekan Biaya Haji 2025
Transparansi Biaya Haji
Sri juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyusunan komponen biaya haji.
Ia meminta Kementerian Agama untuk menjelaskan secara rinci 22 komponen biaya yang ada, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia.
"Jangan sampai kebutuhan yang bukan untuk jemaah justru dibebankan kepada mereka," tegasnya.
Komitmen Pengawasan DPR
Sri memastikan DPR akan terus mengawasi realisasi pelayanan haji di lapangan agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
"Jangan sampai hanya terlihat bagus di rapat, tetapi realitasnya di lapangan jauh berbeda. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.
Peningkatan pelayanan haji 2025 menjadi prioritas untuk memastikan pengalaman ibadah yang nyaman dan berkesan bagi seluruh jemaah, khususnya dalam menghadapi tantangan operasional dan logistik yang kompleks.(SG-2)
