WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur vital nasional dari serangan siber yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara. 

Pernyataan ini disampaikan setelah memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke BSSN di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"BSSN perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, serta regulasi yang implementatif," tegas Utut sebagaimana dikutip situs DPR RI, Senin (8/7).

Baca juga: Pembobolan Pusat Data Nasional: Ancaman Serius bagi Keamanan dan Kepercayaan Publik

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, BSSN memegang peranan penting dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia. 

Utut berharap BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.

Butuh Peningkatan Kompetensi dan Infrastruktur

Utut menekankan pentingnya pengamanan keamanan siber yang diklasifikasikan berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat perlindungan, dan pendekatan yang digunakan. 

"Pengamanan ini perlu diklasifikasi dengan jelas agar kita dapat memberikan perlindungan yang tepat dan efektif," ujar politilus Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Senada dengan Utut, anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan juga menekankan pentingnya pemberdayaan BSSN sebagai lembaga utama dalam penanganan siber. 

"Melihat perkembangan saat ini yang begitu luar biasa tentang penanganan siber, kita tidak ada pilihan kecuali menguatkan siber agar mampu membackup, menahan serangan-serangan khususnya kepada data-data yang dimiliki oleh Pemerintah," jelas Sturman.

Desakan dari Komisi I DPR ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap ancaman siber yang terus berkembang dan semakin kompleks. 

Baca juga: Pemerintah Didesak Bentuk Satgas Khusus Atasi Peretasan Pusat Data Nasional

Keamanan data dan infrastruktur vital nasional kini menjadi prioritas utama, mengingat potensi dampak yang sangat merugikan bila terjadi kebocoran atau serangan siber.

Langkah ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam menghadapi ancaman siber. 

Membangun kesadaran dan keterampilan yang memadai di era digital ini merupakan keharusan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, DPR RI Sebut Kecelakaan atau Kebodohan Nasional

Dengan desakan ini, diharapkan BSSN dapat mempercepat upaya-upaya strategis dalam memperkuat keamanan siber nasional.

Selain itu, Indonesia dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam. (SG-2)