PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menjadi tuan rumah kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di bidang pendidikan, Rabu (20/11).
Diskusi strategis di Balai Kota Bandung ini menyoroti berbagai isu penting, seperti implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru. (PPDB) Zonasi, Kurikulum Merdeka, hingga penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, pertemuan ini juga dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta perwakilan Pemkot Bandung.
Baca juga: Hardiknas 2024, DPR RI Kritisi Soal Kurikulum Merdeka, UKT, dan Kesejahteraan Guru-Dosen
Sorotan Kurikulum Merdeka
Himmatul menjelaskan, sejak diluncurkan pada 2019, program Merdeka Belajar telah memasuki 26 episode dengan berbagai inovasi kebijakan, termasuk Kurikulum Merdeka.
Dok.Pemkot Bandung
Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan bagi sekolah, guru, dan siswa untuk menentukan cara belajar sesuai kebutuhan masing-masing.
Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menemui tantangan besar.
"Ketimpangan kualitas guru, fasilitas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta menjadi hambatan yang perlu segera diatasi," ujar Himmatul.
Baca juga: Dengan Kurikulum Industri 4.0, Politeknik ATK Yogyakarta Cetak SDM Andal Industri Kulit
Ia juga menyoroti metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dalam Kurikulum Merdeka yang dinilai belum sepenuhnya mendukung sistem seleksi perguruan tinggi.
Dok.Pemkot Bandung
"Perlu ada penyesuaian agar metode ini lebih relevan dengan kebutuhan siswa," tambahnya.
PPDB Zonasi: Antara Aksesibilitas dan Tantangan
Kebijakan PPDB Zonasi, yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi, turut menjadi fokus pembahasan.
Komisi X DPR RI mencatat berbagai masalah seperti manipulasi data alamat, kapasitas sekolah yang tidak merata, dan kendala transportasi di beberapa zona.
"Kebijakan ini telah mengalami lima kali revisi sejak 2019, yang menunjukkan bahwa penyempurnaan masih diperlukan," jelas Himmatul.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Santana, menambahkan bahwa pihaknya terus berinovasi untuk memperbaiki sistem PPDB.
Beberapa langkah yang dilakukan termasuk mengembangkan aplikasi mobile untuk verifikasi alamat dan pelatihan bagi operator PPDB. Namun, literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan utama.
Ujian Nasional Beralih ke Asesmen Nasional
Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN) juga dibahas dalam kunjungan ini.
AN yang dirancang untuk mengevaluasi literasi, numerasi, dan karakter siswa, memiliki perbedaan mendasar dari UN.
Baca juga: Kurikulum SMK Penerbangan Perlu Diperbaharui Sesuai dengan Kebutuhan Industri
"Asesmen Nasional menilai satuan pendidikan melalui sampel siswa, sementara UN menilai seluruh siswa kelas akhir. Metode baru ini masih membutuhkan adaptasi," terang Himmatul.
Komitmen Bandung untuk Pendidikan Inklusif
Menanggapi berbagai isu tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam pemerataan pendidikan.
“Kami terus berupaya memperbaiki sarana pendidikan dan mengurangi persepsi bahwa sekolah negeri lebih baik dari swasta. Kebijakan seperti pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan mutu sekolah swasta telah dilakukan,” ujarnya.
Koswara juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat membawa dampak positif bagi pendidikan di Kota Bandung.
Sementara itu, Tantan Santana mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan Kota Bandung telah mencapai 26 persen dari APBD.
"Ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan kuota sekolah negeri dan persepsi masyarakat masih harus diselesaikan," jelasnya.
Langkah Menuju Pendidikan Berkualitas
Kunjungan kerja ini juga mencakup kunjungan ke SMP Negeri 2 Kota Bandung untuk melihat langsung implementasi kebijakan di lapangan.
"Kami berharap masukan dari Kota Bandung dapat menjadi bahan diskusi kami bersama pemerintah pusat," ujar Himmatul.
Selain Bandung, kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan ini juga dilakukan di Yogyakarta dan Surabaya untuk membahas tantangan serupa di wilayah lain.
Dengan sinergi yang terus dibangun, diharapkan sistem pendidikan nasional dapat semakin inklusif dan berkualitas. (SG-2)
