ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Iskan Qolba Lubis, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi anggaran pendidikan di tahun 2023.
Dalam laporan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBN 2023, terungkap bahwa hanya 16 persen dari pagu anggaran pendidikan yang terealisasi, meninggalkan sisa anggaran sebesar Rp 111 triliun yang tidak tersalurkan.
Iskan menilai angka ini sangat mengkhawatirkan, mengingat anggaran pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masa depan generasi penerus bangsa.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Masuk Anggaran Pendidikan Rp700 Triliun APBN
"Rp 111 triliun adalah jumlah yang sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk beasiswa dan program pendidikan lainnya bagi mahasiswa di seluruh Indonesia," tegas Iskan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).
Politikus dari Fraksi PKS ini meminta agar pimpinan DPR RI segera mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Ia menekankan pentingnya penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai alasan di balik rendahnya serapan anggaran ini, serta meminta agar situasi serupa tidak terulang di tahun 2025.
Baca juga: Bersama Pimpinan Universitas, DPR Bahas Polemik Alokasi Anggaran Pendidikan
"Ini adalah isu yang sangat serius. Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana anggaran pendidikan harus dialokasikan sebesar 20 persen,” paparnya.
“Jika realisasinya hanya 16 persen, berarti ada banyak hak-hak pendidikan yang tidak terpenuhi," jelas Iskan dengan nada prihatin.
Ia juga menekankan dampak buruk yang mungkin timbul jika masalah ini tidak segera ditangani.
"Kalau anggaran pendidikan tidak terserap dengan baik, masa depan anak-anak kita yang seharusnya menjadi generasi emas bisa berubah menjadi generasi yang lemas," pungkasnya.
Baca juga: DPR RI: Anggaran Pendidikan dari APBN Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?
Dengan situasi ini, DPR RI diharapkan dapat segera mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam mengelola anggaran pendidikan.
DPR juga berharap agar dana yang dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi penerus yang unggul. (SG-2)
