PERLINDUNGAN sosial bagi kelompok lanjut usia (lansia) sangat penting. Untuk itu Indonesia terus berkomitmen meningkatkan perlindungan sosial seiring bertambahnya populasi usia yang mengalami penuaan.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas ,Tirta Sutedjo, menyampaikan hal itu pada Asia-Pacific Regional Conference (APRC) on Population Ageing 2024 dalam subsesi Regional Innovation in Home and Community Care to Support Successful Ageing in Place, Rabu (11/9).
“Indonesia telah menetapkan agenda transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, dan masalah perlindungan sosial telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, mencakup peningkatan perlindungan sosial seiring bertambahnya usia,” jelasnya.
Baca juga: APRC 2024: Peran Pemerintah Daerah Kunci Hadapi Perubahan Demografi dan Kelanjutusiaan
Saat ini, lanjut Tirta, perlindungan sosial di Indonesia mencakup usia 58 tahun, dan akan terus ditingkatkan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Indonesia juga telah menyusun dan meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan (Care Economy Roadmap) 2025-2045, untuk mendukung program perlindungan sosial lansia dan pekerjaan terkait dimensi perawatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
Program itu mencakup pengembangan skema pendanaan, peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat, dan perlindungan pekerja baik di sektor formal maupun informal.
Baca juga: RUU Kesejahteraan Lanjut Usia Diharapkan Mampu Atur Perlindungan Lansia
“Fokus penting perlindungan sosial untuk lansia harus meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan emosional kelompok lansia rentan serta partisipasi aktif dalam masyarakat,” imbuhnya.
Peningkatan partisipasi, menurut Tirta, menjadi hal penting untuk memastikan berbagai program untuk lansia mampu meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, partisipasi aktif dalam masyarakat, promosi kesejahteraan fisik, dan pengurangan marginalisasi.
Lebih lanjut, di hadapan delegasi konferensi dari negara-negara Asia-Pasifik, Direktur Tirta menggarisbawahi langkah penting lainnya yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi kehidupan lansia, serta berharap bisa menjadi pembelajaran bersama.
Baca juga: Pemkot Bandung Raih Penghargaan Komitmen pada Kesejahteraan Lansia
“Saya harap dari acara ini, kita bersama dapat mendapatkan berbagai insight untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan di masing-masing negara terkait dengan perlindungan lansia,” pungkasnya.
Reframing Ageing
Kementerian PPN/Bappenas bersama HelpAge Internasional dan United Nations Population Fund (UNFPA) menggelar Asia-Pacific Regional Conference (APRC) on Population Ageing di Bali Nusa Dua Convention Center, 10-13 September 2024.
Mengusung tema "Reframing Ageing", konferensi ini mempertemukan lebih dari 450 pakar, pembuat kebijakan, anggota PBB, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil dari seluruh Asia-Pasifik.
Sebelumnya, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki menyampaikan pentingnya menata kembali perspektif tentang lanjut usia atau lansia.
Indonesia, sambungnya, telah berhasil meningkatkan harapan hidup, namun ini juga berarti perubahan struktur demografi yang cepat. Saat ini, lebih dari 11,75% populasi Indonesia adalah lansia, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 19% pada 2045.
“Kita harus melihat penuaan sebagai proses sepanjang kehidupan dengan pendekatan lintas sektor. Mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, kita perlu mempersiapkan diri untuk memastikan lansia dapat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pendekatan intergenerasi sangat penting bagi persiapan masa lansia yang sejahtera, jangan tua sebelum kaya,” ungkap Deputi pada pembukaan APRC 2024.
APRC 2024 menjadi platform penting untuk saling bertukar pengetahuan dan inovasi kebijakan agar kawasan Asia-Pasifik dapat bersiap menghadapi pergeseran demografi.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi penuaan penduduk di Asia-Pasifik.
"Penuaan penduduk adalah tantangan kolektif yang harus dihadapi bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memastikan lansia dapat hidup sehat dan aman secara ekonomi,” terang Armida.
CEO HelpAge Internasional Cherian Mathews juga menekankan konferensi ini penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam upaya kolaboratif mencari solusi persoalan penuaan penduduk.
Sementara itu, Perwakilan Regional UNFPA Pio Smith menegaskan UNFPA mendukung pendekatan berbasis hak untuk menangani penuaan penduduk melalui berbagai kerja sama antar negara-negara di Asia-Pasifik.
APRC 2024 diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif bagi masyarakat yang semakin menua di Asia-Pasifik. (SG-1)
