ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan biaya haji 2025.
Dalam masa reses kali ini, Wahidin menerima banyak keluhan dari warga yang menganggap kenaikan dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta memberatkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.
“Masyarakat yang biasanya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji kini kesulitan, karena tanah mereka tidak laku terjual,” kata mantan Wall Kota Kota Tangerng ini. .
Baca juga: Hidayat Nur Wahid Apresiasi Arahan Presiden Prabowo untuk Tekan Biaya Haji 2025
“Namun, semangat mereka untuk berangkat tetap luar biasa,” ujar Wahidin dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di Kompleks Parlemen, Senayan, baru-baru ini.
Wahidin, Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Banten III, mendesak pemerintah untuk mencari solusi agar kenaikan biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjaga agar biaya tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Soroti Kasus Korupsi dan Asrama Haji Tangerang
Selain biaya haji, Wahidin juga menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang dinilai belum optimal meskipun pembangunannya menelan anggaran sebesar Rp60 miliar.
Ia mengungkap adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi senilai Rp3 miliar yang hingga kini belum terselesaikan.
Baca juga: Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggara Haji 2025 Dibuka, Inilah Syaratnya
“Kami berharap asrama ini bisa dimanfaatkan maksimal tahun ini. Fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk kelancaran pelayanan jamaah,” tegasnya.
Ia meminta Kementerian Agama untuk segera memastikan kesiapan asrama dan meningkatkan kualitas fasilitas pendukung bagi jamaah haji.
Harapan untuk Pelaksanaan Haji yang Lebih Baik
Meski mengkritisi beberapa aspek, Wahidin mengapresiasi pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilainya cukup baik meskipun masih ada kekurangan.
Ia berharap pelaksanaan haji dapat terus ditingkatkan setiap tahun.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” tambahnya.
Baca juga: Pembahasan Biaya Haji 2025 Tertunda, DPR Minta Kejelasan Kemenag dan BPIH
Fraksi Partai NasDem, lanjut Wahidin, berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis terkait pelayanan haji agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik.
Dengan berbagai masukan dari masyarakat dan pengawasan ketat dari DPR RI, diharapkan pelaksanaan haji 2025 bisa berjalan lebih baik dan memberikan kepuasan maksimal bagi para calon jamaah. (SG-2)
