PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi kendala serius terkait anggaran.
Anggota DPR RI, Syafruddin, menilai bahwa alokasi Rp10 ribu per porsi makan tidak memadai untuk wilayah tersebut, yang memiliki tantangan geografis signifikan.
Dalam keterangannya pers, Minggu (12/1), Syafruddin menyampaikan bahwa biaya minimal yang diperlukan untuk menyediakan satu porsi makan di Kalimantan Timur mencapai Rp17.ribu,
Baca juga: Surabaya Siapkan 150 UMKM untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Dengan Anggaran Minim Sulit Penuhi Kebutuhan Gizi Anak
"Dengan anggaran saat ini, sulit untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak," ujarnya.
Geografi Kaltim yang terdiri dari banyak daerah terpencil menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program ini.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar Pantau Program Makan Bergizi Gratis di Sukabumi
Akses yang sulit ke beberapa wilayah mengakibatkan tantangan logistik dan distribusi makanan bergizi.
Pengelolaan Dapur Minta Diserahkan ke Pihak TNI
Sebagai solusi, Syafruddin, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, mengusulkan agar pengelolaan dapur umum diserahkan kepada TNI, yang dinilai memiliki pengalaman dalam menangani logistik dan distribusi di daerah-daerah sulit dijangkau.
"Persiapan dapur umum memerlukan waktu dan usaha yang besar, sehingga melibatkan TNI bisa menjadi opsi yang efektif," tambahnya.
Syafruddin menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat agar program MBG tepat sasaran.
"Program ini bertujuan mencegah kekurangan gizi pada anak-anak di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita harus memastikan bahwa setiap anak di Kalmur mendapatkan makanan bergizi yang layak," tegasnya.
Baca juga: Anggota DPR Minta Penggunaan Dana Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan anggaran.
"Diskusi dengan pihak terkait perlu dilakukan agar kita bisa menjelaskan situasi ini dan mencari solusi yang sesuai," kata Syafruddin.
MBG Melibatkan Pelaku UMKM
Selain itu, Syafruddin mendorong peran UMKM dalam penyediaan makanan, asalkan mereka terakreditasi untuk memastikan kualitas dan standar gizi terpenuhi.
"Melibatkan UMKM lokal dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin penyediaan makanan yang berkualitas," ujarnya.
Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, Syafruddin optimistis bahwa dengan pengawasan yang tepat dan kerja sama antara berbagai pihak, program MBG dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim, terutama generasi muda. (SG-2)
