PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi.
Program MBG bertujuan meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyatakan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Komisi IX DPR RI Siap Kawal Ketat Program Makan Bergizi Gratis
"Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," kata Netty dalam keterangan pers, Selasa (7/01/2025).
Saat ini, pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025, dengan target mencapai 937 dapur di akhir bulan ini.
Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai, keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek.
"Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial,” ucap Netty.
“Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu," papar Netty.
Baca juga: 12 Ribu Siswa Terlayani Program Makan Bergizi Gratis Hari Pertama di DKI Jakarta
Netty juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG.
"Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran,” ucap Netty.
“Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," tambahnya.
Beri Pelatihan dan Akses Pendanaan Bagi UMKM dan Koperasi
Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan dan akses pendanaan bagi UMKM dan koperasi lokal.
Baca juga: 3.500 Porsi Makan Bergizi Gratis Disalurkan untuk Siswa di Cicendo, Kota Bandung
"Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tetapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal dalam program MBG. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal," tegas Netty.
Selain itu, Netty menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberhasilan program ini.
"Kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan LSM sangat diperlukan,” kata Netty.
“Selain itu, sosialisasi program MBG kepada masyarakat harus diperkuat, agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat," ujarnya.
Netty menutup pernyataannya dengan menyerukan perhatian penuh pada aspek keberlanjutan program.
Menurut Netty, MBG dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun ketahanan pangan sekaligus mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. (SG-2)
