SEBUAH video yang memperlihatkan aksi sekelompok pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang mendadak viral di media sosial, memicu keresahan warga setempat.
Dalam video tersebut, kelompok yang disebut sebagai "geng WNI" terlihat berkeliaran di jalanan Osaka, Jepang, bahkan salah satu dari mereka tampak mengacungkan celurit dengan wajah yang tertutup.
Kejadian ini dianggap telah mengganggu ketertiban umum, membuat warga Jepang merasa terganggu dan terancam.
Baca juga: Dipercepat, Kemlu Pulangkan 216 WNI Kelompok Rentan dari Detensi Imigrasi Malaysia
Menyikapi peristiwa ini, Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, atau yang akrab disapa Nico, dengan tegas mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera turun tangan.
Nico menekankan pentingnya langkah cepat dan tegas dari pemerintah untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan.
“Kami meminta Kemenlu untuk segera mengusut video yang beredar tentang 'geng WNI' di jalanan Jepang. Jika memang informasi itu benar, ini harus segera ditangani karena berpotensi merusak nama baik Indonesia di dunia internasional,” ujar Nico dalam keterangan pers yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (3/9).
Nico menekankan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap enteng, terutama dengan adanya indikasi penggunaan senjata berbahaya.
“Ini masalah serius, apalagi sudah ada barang berbahaya yang terlibat. Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenlu, untuk segera melakukan penyelidikan,” tambah politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Baca juga: Konjen RI di Jeddah Peringatkan WNI: Haji Tanpa Tasreh Bisa Dikenai Hukuman Berat
Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar di Tokyo dan Konsulat Jenderal di Osaka saat ini tengah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai insiden tersebut.
Kemenlu juga berusaha berkomunikasi dengan komunitas WNI di Jepang untuk mendapatkan informasi lebih jelas.
Nico menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih intensif terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, terutama para pekerja migran.
Dia juga mendorong Kemenlu untuk bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam menangani masalah ini.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas. Harus ada sistem pemantauan yang intensif dan efektif,” tegas Nico.
Baca juga: PMI Penyumbang Devisa Terbesar Kedua, DPR Desak Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas institusi, antara Kemenlu, KBRI, KJRI, dan BP2MI, untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada para pekerja migran mengenai pentingnya menghormati hukum dan budaya di negara tempat mereka bekerja.
Lebih lanjut, Nico menekankan bahwa edukasi yang diberikan kepada PMI harus mencakup aspek moral dan tanggung jawab sebagai duta bangsa.
“Pembekalan kepada pekerja migran tidak cukup hanya fokus pada aspek teknis pekerjaan saja,” ucap Nico.
“Mereka juga perlu mendapatkan pendampingan agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum lokal serta tanggung jawab moral sebagai representasi bangsa,” pungkasnya.
Dengan situasi ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah yang bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di luar negeri. (SG-2)
