KOTA Bandung terus menunjukkan tren positif dalam penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan tercatat sebesar 4,37 persen.
Meski pandemi Covid-19 memengaruhi ekonomi global, angka tersebut berhasil turun menjadi 4,25% pada tahun 2022.
Namun, kemiskinan ekstrem sempat meningkat dari 0,9% menjadi 0,98% di tahun yang sama.
Baca juga: DPR: Atasi Kemiskinan Ekstrem di Brebes Jangan Hanya Bansos Tapi Fokus Pemberdayaan
Pada 2023, angka kemiskinan kembali turun ke level 3,98%, dan pada 2024, diproyeksikan berada di angka 3,27% dengan total 64.337 Kepala Keluarga (KK) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung yang digelar di Hotel Grandia, Senin (2/12), Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan, mengungkapkan bahwa target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029 adalah menurunkan angka kemiskinan hingga kisaran 2,74%-2,81% pada tahun 2029.
“Angka ini membutuhkan kerja keras seluruh jajaran TKPK dan dukungan dari berbagai pihak,” ujar Dharmawan.
Pentingnya Akurasi Data
Dharmawan menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: DPR Kritisi Standar Lama BPS, Angka Kemiskinan Dinilai Tidak Sesuai Realitas Lapangan
Kota Bandung menggunakan berbagai sumber data, seperti DTKS, P3KE, dan Reksoseg, untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.
“Pendataan harus dilakukan dengan teliti, dan pemadanan data perlu diperkuat agar sasaran program, terutama bantuan sosial, benar-benar tepat guna,” tegasnya.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung difokuskan pada tiga aspek utama:
Pertama. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat. Melalui bantuan reguler dan program bantuan sosial (bansos), masyarakat miskin diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik.
Kedua.Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin. Pemerintah Kota Bandung memberikan pelatihan wirausaha dan akses pembiayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Ketiga. Meminimalkan Kantong Kemiskinan di Kecamatan. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal.
Peran Kemitraan dan Pemberdayaan
Selain itu, Dharmawan mendorong bidang kemitraan untuk lebih proaktif menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca juga: Pemprov Jabar Gandeng Unpad dalam Menangani Masalah Sampah, Stunting, dan Kemiskinan
Program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan wirausaha juga akan terus dipantau guna memastikan dampak yang maksimal.
“Bidang pengaduan juga diminta lebih peka dan cepat merespons kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Optimisme Menuju Bandung Bebas Kemiskinan
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Dharmawan optimistis Bandung dapat menjadi kota termaju di Jawa Barat dalam penanggulangan kemiskinan.
“Dengan komitmen bersama, kita bisa mengurangi jumlah warga miskin, terutama kemiskinan ekstrem, secara signifikan,” pungkasnya.
Bandung, Kota Kembang, kini semakin bersinar dengan harapan besar menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. (SG-2)
