KABUPATEN Brebes, Jawa Tengah (Jateng) kembali menjadi sorotan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengaku prihatin atas kondisi ini dan mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus dari penyaluran bantuan sosial (bansos) ke program pemberdayaan masyarakat.
“Saya sedih dan prihatin. Sudah hampir tiga periode, Brebes masih masuk kategori miskin ekstrem. Di Jawa Tengah, selain Brebes, ada Kebumen, Purbalingga, Pemalang, dan Wonosobo, tapi Brebes paling tinggi,” ujar Fikri sebagaimana dikutip situs DPR RI di Jakarta, Selasa (19/11).
Baca juga: DPR Kritisi Standar Lama BPS, Angka Kemiskinan Dinilai Tidak Sesuai Realitas Lapangan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih. (Dok.DPR RI)
Kemiskinan Ekstrem: Masih Jadi Tantangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Brebes mencapai 15,78%.
Meski secara nasional angka kemiskinan ekstrem per Maret 2024 telah menurun hingga 0,83% atau setara 2,3 juta jiwa, Brebes tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Baca juga: Tekan Kemiskinan, Lebih dari 100 Ribu Keluarga di Bandung Terima Bantuan Beras
“Secara nasional memang sudah turun, tapi angka 2,3 juta rakyat miskin ekstrem masih sangat memprihatinkan,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil IX Jawa Tengah tersebut.
Lebih lanjut, Fikri menilai bahwa penyaluran bansos saja tidak cukup efektif mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah-wilayah yang sudah lama terjebak dalam kondisi ini.
Ia meminta pemerintah memperkuat program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.
“Bansos hanya memberikan solusi sementara. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu keluar dari garis kemiskinan, bukan sekadar menerima bantuan yang belum tentu bisa diolah untuk meningkatkan perekonomian,” tegasnya.
Baca juga:
Penyesuaian Garis Kemiskinan
Pemerintah juga berencana menyesuaikan garis kemiskinan ekstrem dari 1,9 USD ke 2,15 USD dalam skala Purchasing Power Parity (PPP).
Langkah ini diprediksi akan memengaruhi perhitungan ulang tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Fikri berharap, dengan standar baru ini, pemerintah dapat mempercepat program pemberantasan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.
Program pemberdayaan masyarakat, menurutnya, menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.
“Kami minta pemerintah memperkuat berbagai program pemberdayaan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan pendapatan,” papar Fikri.
“Dengan begitu, mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri,” pungkasnya.
Baca juga: Baznas Siapkan 10 Program Prioritas 2025 untuk Entaskan Kemiskinan di Indonesia
Dengan langkah-langkah yang lebih strategis dan fokus pada pemberdayaan, diharapkan Brebes dan wilayah lainnya dapat keluar dari daftar daerah dengan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, langkah yang strategis diharapkan mendorong tercapainya target pemerintah untuk menihilkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. (SG-2)
