TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR mengkritik keras penggunaan bahan makanan impor dari Thailand untuk jemaah haji Indonesia, yang dinilai mengabaikan potensi besar petani lokal.
Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyampaikan kekecewaannya atas kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia saat inspeksi di Madinah. Arab Saudi, pada Sabtu (8/6/2024).
"Dengan jumlah jemaah haji kita yang sangat besar, sangat disayangkan pemerintah tidak mengambil langkah serius untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri," ujar Luluk.
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Tertibkan Penggunaan Visa Non-Haji untuk Ibadah Haji
Dalam inspeksi terhadap makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distrik Syuran, Sy.Qubaa, Luluk mengharapkan pemerintah lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia.
Bahan Pangan Banyak Diimpor dari Thailand dan Vietnam
Ia menyoroti bagaimana Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat ekonomi besar dari jumlah jemaah Indonesia, sementara kontribusi mereka relatif kecil.
"Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting,” ujar Luluk.
Baca juga: Kemenhub Tegur Keras Garuda Indonesia, Tuntut Perbaikan Layanan Haji 2024
“Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil," jelas Luluk.
Menurut Luluk, penggunaan beras lokal dari Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan dan kesehatan jemaah haji, tetapi juga mendukung ekonomi lokal.
"Menggunakan beras lokal Indonesia akan membuat jemaah kita merasa nyaman dan sehat. Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?" tanya politikus Fraksi PKB ini.
Luluk juga mempertanyakan kendala pemerintah dalam mengimpor bahan makanan bagi jemaah haji, terutama terkait masalah harga ekspor.
Baca juga: Penerbangan Calon Jemaah Haji Bermasalah, Garuda Indonesia Abaikan Teguran Kemenag
"Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand," tambahnya sebagaimana dilansir situs DPR. Minggu (9/6).
Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait masalah ini.
"Kita akan cek ke Kemendag apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi," ucap Luluk.
Selain itu, Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penyelenggaraan haji.
"Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang," pungkas Luluk.
Kritik ini menyoroti pentingnya upaya serius dari pemerintah dalam mendukung petani lokal dan memastikan kenyamanan serta kesehatan jemaah haji Indonesia melalui penyediaan bahan makanan berkualitas. (SG-2)
