ANGGOTA DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyuarakan dukungannya atas tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 10%-20% yang diajukan serikat pekerja dan buruh.
Netty menyoroti pentingnya kesejahteraan pekerja di tengah lonjakan biaya hidup yang kian membebani.
“Upah layak adalah hak setiap buruh. Kenaikan UMP perlu dipertimbangkan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Netty dalam rilis resminya, Rabu (9/10).
Baca juga: Peringati May Day, Pemkot Bandung Gelar Dialog dengan Serikat Pekerja
Seruan ini datang setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan usulan kenaikan UMP sebesar 8%-10% untuk 2025.
Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Aher,
Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menuntut kenaikan hingga 20%.
Netty menegaskan bahwa keputusan terkait kenaikan UMP harus melalui dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha.
Menurut Netty, partisipasi aktif semua pihak sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan bisa seimbang dan adil.
“Kenaikan UMP adalah langkah strategis untuk melindungi kesejahteraan buruh, namun harus dilakukan secara bijak,” jelas Netty.
Baca juga: DPR Desak Serikat Pekerja Indofarma Bongkar Dugaan Fraud yang Rugikan Negara
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, agar kenaikan tidak membebani dunia usaha secara berlebihan,” terang legislator Fraksi PKS ini.
Netty mendorong pemerintah untuk segera memulai dialog tripartit agar keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan industri dapat tercapai.
Baca juga: Di Bandung, Menaker Ajak Serikat Pekerja Terapkan Nilai Hubungan Industrial Pancasila
“Ini bukan hanya soal melindungi buruh, tetapi juga memastikan industri tetap beroperasi dengan baik, terutama di tengah tantangan ekonomi global,” tambahnya.
Netty berharap melalui kerja sama yang erat antara semua pihak, solusi berkelanjutan dan adil dapat dicapai untuk kesejahteraan buruh dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita harus menjaga keseimbangan demi kesejahteraan yang merata di seluruh negeri,” tutupnya. (SG-2)
