MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengajak serikat pekerja dan pengusaha untuk bersinergi bersama pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila (HIP) guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja.
Pernyataan Menaker disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/8).
Menaker Ida Fauziyah juga menekankan pentingnya menerapkan prinsip HIP untuk mendukung kelangsungan usaha dan keharmonisan hubungan kerja.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Fokus Atasi Pengangguran Kalangan Gen Z
"Dengan berpedoman pada HIP, kita dapat menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis yang mendukung pembangunan ekonomi bangsa," ujarnya.
Ida Fauziyah juga mengingatkan serikat pekerja agar terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggotanya.
Hal ini penting agar para pekerja dapat bersaing di era globalisasi dan transformasi digital.
Ia meminta serikat pekerja melakukan dialog komprehensif untuk memperkuat relevansi gerakan pekerja dalam menghadapi perubahan dinamis di era digital.
Baca juga: Sekjen Kemenaker: Perbanyak Lapangan Kerja untuk Hadapi Bonus Demografi
"KSBSI harus memperkuat soliditas dan solidaritas organisasinya untuk membangun kemitraan strategis, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan," kata Ida Fauziyah.
Ia berharap Rakernas KSBSI dapat menghasilkan program yang konkret dan konstruktif, bermanfaat bagi profesionalisme organisasi serta kesejahteraan anggotanya.
Baca juga: Sekjen Kemenaker Tertarik Pelajari Pengelolaan SDM di China
Elly Rosita Silaban, Ketua KSBSI, menyambut positif ajakan Menaker untuk mengimplementasikan HIP.
Ia menegaskan bahwa pekerja/buruh memiliki peran penting dalam memastikan HIP dapat diterapkan secara efektif di tempat kerja.
"Dukungan ini sejalan dengan sila keempat Pancasila dan dapat diwujudkan melalui dialog sosial," jelas Elly.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama. (SG-2)
