RI - Inggris Bahas Rencana Kerja Sama Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Inggris melalui Blue Planet Fund Diajak untuk mendukung upaya  modernisasi budi daya perikanan di Indonesia. Budi daya itu sebagai solusi melindungi ekosistem lautan dari kegiatan penangkapan ikan berlebih. 
 

Author Oleh: Rosmery C Sihombing
08 November 2024
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia H.E. Dominic Jermey di Jakarta pada Senin (4/11) sore. (Dok.KKP)
 
 

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  membahas rencana kerja sama dengan Inggris terkait  pengembangan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

 

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia H.E. Dominic Jermey di Jakarta beberapa waktu lalu. 

 

Adapun isu penting yang dibahas di antaranya mengenai modernisasi perikanan budi daya, dan perkembangan terkini pembangunan Ocean Accounting (neraca sumber daya laut) yang salah satunya didukung oleh Blue Planet Fund UK.

 

Baca juga: KKP: RI - Belanda Inisiasi Kerja Sama Tingkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

 

“Pengembangan neraca sumber daya laut bersama Blue Planet Fund masih terus berjalan. Harapannya inovasi yang dibangun bersama ini bisa segera selesai karena ini adalah tools penting dalam menjalankan program ekonomi biru,” ungkapnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, yang diterima Rabu (6/11). 

 

Menurut Menteri KP, terdapat 10 lokasi pilot project pengembangan Neraca Sumber Daya Laut di Indonesia yang didukung Global Ocean Accounts Patnership (GOAP). GOAP merupakan salah satu program yang berjalan di bawah portofolio UK Blue Planet Fund. 

 

Area pengembangan Neraca Sumber Daya Laut saat ini meliputi kawasan konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang. Pengembangan masih akan terus diperluas hingga seluruh wilayah perairan Indonesia.

 

Baca juga: KKP Ajak Masyarakat Tingkatkan Literasi Ikan Bermutu dan Aman Dikonsumsi

 

Tidak hanya membahas kondisi terkini pengembangan neraca sumber daya laut, keduanya juga mendiskusikan potensi kerja sama di bidang budi daya perikanan. 

 

Menteri Trenggono mengajak pemerintah Inggris melalui Blue Planet Fund untuk mendukung upaya  modernisasi budi daya perikanan di Indonesia.

 

Budi daya perikanan disebut Trenggono sebagai solusi untuk melindungi ekosistem lautan dari kegiatan penangkapan ikan yang berlebih (overfishing) dan tidak ramah lingkungan. Ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan global.

 

Baca juga: Menteri KKP: Ikan Jade Perch Potensial Dikembangkan di Indonesia

 

“Blue Planet Fund harapannya dapat mendukung percepatan pencapaian target-target dari program prioritas Ekonomi Biru Indonesia, salah satunya di bidang perikanan budidaya,” beber Trenggono.

 

Kerja sama dua negara di bidang budi daya perikanan sudah pernah berjalan selama satu tahun sepanjang 2022 sampai 2023. 

 

Ditjen Perikanan Budi Daya KKP bekerja sama dengan Fleming Fund, di bawah Department of Health and Social Care (DHSC) Inggris melaksanakan kegiatan resistensi anti mikroba pada kegiatan pembudidayaan ikan. 

 

Kerja sama tersebut memberikan manfaat signifikan pada penguatan laboratorium uji di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dimiliki KKP.

 

Selain itu, keduanya mengupas tentang rencana kerja sama pengembangan satelit dan pengolahan data untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Serta modernisasi kapal penangkapan ikan di Indonesia. 

 

Pada kesempatan itu, Duta Besar Dominic Jermey mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai negara terdepan yang mengembangkan neraca sumber daya laut. Pihaknya memastikan mendukung penuh penyelesaian inovasi teknologi tersebut.

 

Mengenai potensi pengembangan kerja sama di bidang budi daya perikanan, Jermey  akan menindaklanjuti usulan itu. Menurutnya, Indonesia dan Inggris merupakan mitra strategis untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. (SG-1)