RENCANA pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, yang menilai kebijakan ini berpotensi memicu efek domino yang serius terhadap sektor UMKM, industri, hingga pariwisata.
Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta (kedua dari kanan) di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, Sabtu (7/12). (Dok.DPR RI)
“Sektor industri dan UMKM saat ini tidak dalam kondisi baik. Banyak perusahaan besar seperti Sritex dan Pan Brothers sudah di ambang kegagalan,” jelas Hatta.
Baca juga: Banjirnya Barang Impor Ancam Daya Saing Produk UMKM, DPR RI Desak Pengawasan Ketat
“Kebijakan ini perlu dipikirkan matang-matang agar tidak memperburuk situasi,” tegas Hatta saat kunjungan kerja ke Bali, baru-baru ini.
UMKM dan Industri di Ambang Krisis
Hatta menggarisbawahi bahwa sektor UMKM merupakan pemasok utama bagi industri nasional.
Dengan kenaikan PPN ini, beban yang sudah berat akibat kenaikan biaya produksi dan perlambatan daya beli masyarakat akan semakin bertambah.
Baca juga: Banjirnya Barang Impor Ancam Daya Saing Produk UMKM, DPR RI Desak Pengawasan Ketat
“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi timing-nya tidak tepat. Saat daya beli masyarakat melemah, kebijakan seperti ini hanya akan memperberat situasi,” ujar Hatta.
Risiko PHK dan Dampak ke Sektor Properti
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya seperti tekstil.
Menurut Hatta, kebijakan ini dapat memperburuk nasib para pekerja jika tidak diimbangi dengan langkah mitigasi.
Baca juga: Harbolnas 2024: Momentum Besar, Tapi Apakah UMKM Siap?
Selain itu, ia juga menyoroti potensi dampak pada sektor properti, terutama untuk kategori barang mewah yang ambigu, seperti jenis perumahan tertentu.
“Jika pengembang properti terpuruk, pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan, dan generasi muda kesulitan membeli rumah. Kasihan mereka,” imbuh Hatta.
Perlu Strategi untuk Stabilitas Ekonomi
Hatta mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal. Stabilitas ekonomi dan ketimpangan sosial (gini ratio) menjadi isu utama yang harus diperhatikan.
“Kita masih jauh tertinggal dari negara-negara maju. Kalau tidak hati-hati, kebijakan ini justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.
Sebagai solusi, Hatta mengusulkan agar kenaikan pajak lebih difokuskan pada sektor yang sudah stabil dan memiliki pasar global yang kuat.
Baca juga:
Ia juga meminta pemerintah memberikan stimulus atau kebijakan afirmasi untuk sektor yang rentan terkena dampak kenaikan pajak.
“Kebijakan harus strategis dan terukur agar tidak merugikan industri, UMKM, dan masyarakat luas,” tutupnya.
Harapan untuk Kebijakan yang Bijak
Rencana kenaikan PPN ini telah menjadi isu hangat yang mendapat perhatian luas.
DPR RI berharap pemerintah mempertimbangkan masukan ini agar kebijakan yang diambil mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban masyarakat. (SG-2)
