PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung kembali menggaungkan pentingnya dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam upaya pembangunan kota.
Dukungan yang diminta termasuk reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk kembali melayani penerbangan domestik dan internasional.
Permintaan ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, saat menerima kunjungan Komite II DPD RI di Balai Kota Bandung, Senin (2/9).
Baca juga: Pacu Pariwisata, Pemkot Bandung Siap Tambah Penerbangan di Bandara Husein Sastranegara
Dalam pertemuan tersebut, Eric menyampaikan rasa terima kasih atas realisasi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Bandung, seperti kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang telah memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Kembang.
"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran proyek-proyek ini, terutama KCJB yang jelas berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi kota," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (2/9).
Eric juga mengungkapkan pentingnya memaksimalkan infrastruktur pendukung KCJB agar manfaatnya bisa dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
Baca juga: Lanud Husein Sastranegara Dukung Operasi Modifikasi Cuaca
Aktifkan Kembali Akses Tol KM 149 dan 151 ke Bandung
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan kembali akses KM 149 dan 151 di tol menuju Bandung, yang diharapkan dapat dibuka pada September 2024 ini.
"Kami mohon dukungan dari DPD RI untuk proyek-proyek ini, termasuk penguatan akses di KM 149 dan KM 151. Semoga akses ini segera dibuka kembali," tambah Eric.
Selain itu, Eric menyoroti urgensi pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara.
Menurut Eric, bandara ini sangat krusial untuk meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi Kota Bandung.
"Pembukaan kembali Bandara Husein akan mempercepat akses dan mendongkrak perekonomian kota," tegasnya.
Baca juga: Bandara Husein Kembali Beroperasi, Berharap Pariwisata Kota Bandung Kian Tumbuh
Kunjungan Komite II DPD RI ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait situasi terkini pengelolaan sektor perkeretaapian di tingkat daerah dan nasional.
DPD RI juga mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perkeretaapian.
Pimpinan Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menekankan pentingnya penyelenggaraan perkeretaapian yang aman, nyaman, dan efisien guna memperlancar perpindahan orang dan barang secara massal.
"Kami ingin mendengar dan melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan UU Perkeretaapian ini," katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan perkeretaapian di Jawa Barat, termasuk Dirjen Kereta Api, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT. KAI, PT. INKA, KCJB, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (SG-2)
