USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia.
Selain itu, UMKM juga berkontribusi sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja.
Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih minim, hanya sekitar 15,7% dibandingkan Singapura (41%) dan Thailand (29%).
Baca juga: Perlu Solusi Jangka Panjang untuk Atasi Kredit Macet yang Mengintai UMKM
Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pembukaan acara “Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia” di Jakarta, Senin (22/07).
Airlangga menyatakan, "Presiden Joko Widodo pernah berpesan agar UMKM kita tidak hanya harus terus naik kelas, go digital, menguasai pasar lokal.”
“Namun juga harus mampu go international untuk menembus pasar ekspor dan pasar global," ucap Airlangga.
Acara yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, dan Japan External Trade Organization (JETRO) Indonesia ini diharapkan dapat memunculkan kolaborasi baru yang mendorong UMKM Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
Untuk mendukung ekspor UMKM, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional, dengan Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Ekspor UMKM di dalamnya, di mana Kadin juga terlibat sebagai anggota.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Kadin Indonesia dan Sampoerna untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar bisa naik kelas hingga merambah pasar global," jelas Airlangga.
Baca juga: Acara Pelepasan Ekspor di Makassar Hadirkan Produk Unggulan UMKM Sulsel
Pemerintah juga memberikan berbagai dukungan pembiayaan untuk UMKM, seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) juga ditugaskan khusus menyediakan pembiayaan bagi UMKM ekspor melalui Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE), serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan masih ada. Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan akses informasi pasar.
Pemerintah mengapresiasi program WikiExport, kerja sama KADIN dengan Jepang yang memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan UMKM dengan pelaku usaha dan buyer Jepang.
“Dengan diluncurkannya WikiExport, para UMKM diharapkan dapat memanfaatkannya untuk memperoleh berbagai informasi berkaitan ekspor dengan mudah," ujar Airlangga.
Baca juga: Hadirkan Produk UMKM, Omzet Pasar Kreatif Bandung 2024 Tembus Rp8,7 Miliar
WikiExport, yang dikembangkan sejak Oktober 2022, telah memberikan pendidikan dan pelatihan ekspor bersertifikat kepada lebih dari 200 UMKM.
Pada 2023, program ini berhasil membawa 9 UMKM Indonesia siap ekspor untuk mengikuti business matching.
Selain itu, PT HM Sampoerna Tbk melalui Payung Program Keberlanjutan “Sampoerna untuk Indonesia” memiliki program Sampoerna Retail Community (SRC) dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), yang telah membina lebih dari 320.000 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.
Airlangga berharap kolaborasi ini dapat diperluas dengan Kartu Prakerja, yang dalam tiga tahun telah melatih 18 juta alumni.
“Ini tadi menurut datanya ada 250 ribu dari SRC dan 70 ribu dari SETC, bagi Pemerintah itu terlalu kecil (yang dilatih), harus bisa naik ke ratusan ribu," tegasnya dalam keterangan pers, Senin (22/7).
Kritik dan tantangan tetap ada. Banyak pihak menyoroti masih rendahnya kontribusi UMKM dalam ekspor dan kurangnya pelatihan berkualitas.
Peningkatan akses informasi pasar dan dukungan finansial yang merata sangat diperlukan.
Tanpa pengawasan ketat dan transparansi, program-program ini mungkin hanya menjadi angan-angan.
Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus terus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi besar ini.
Hanya dengan komitmen yang kuat dan evaluasi berkelanjutan, UMKM Indonesia bisa benar-benar naik kelas dan bersaing di kancah global.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN Indonesia, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, Presiden Direktur JETRO Indonesia, serta perwakilan Kedutaan Besar negara-negara sahabat. (SG-2)
