ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ajbar, mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi peternak di tengah lonjakan kasus yang melanda tujuh provinsi di Indonesia.
Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (19/1), Ajbar menegaskan pentingnya akses vaksin PMK secara gratis bagi peternak rakyat guna menekan penyebaran wabah.
"Pastikan bahwa vaksin PMK cukup tersedia dan tidak ada pungutan atau biaya vaksin dari peternakan rakyat," ujar Ajbar.
Baca juga: Cegah Wabah PMK, Pemprov Jawa Barat Gencarkan Vaksinasi Hewan Ternak
Ia menilai bahwa biaya vaksinasi akan memberatkan peternak kecil yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Ajbar menggarisbawahi bahwa pemberlakuan pungutan hanya akan memperparah situasi, terutama di kalangan peternak yang masih enggan melaporkan ternaknya untuk divaksin.
Baca juga: DKPP Jabar Ambil Langkah Cepat Tangani Wabah PMK Hewan Ternak
"Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Bahkan dalam kondisi gratis pun, masih banyak peternak yang enggan melaporkan ternaknya," tambah politisi dari Fraksi PAN tersebut.
PMK Timbulkan Kekhawatiran di Kalangan Peternak dan Masyarakat
Sejak pertengahan Desember 2024, wabah PMK telah menyebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, DIY, dan Lampung, menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak dan masyarakat luas.
Jumlah kasus yang terus meningkat memicu desakan agar pemerintah bertindak cepat.
Ajbar meminta Kementerian Pertanian untuk segera mempercepat distribusi vaksin dan melakukan edukasi intensif kepada para peternak mengenai pentingnya vaksinasi.
"Langkah konkret seperti percepatan distribusi vaksin dan jaminan vaksinasi gratis sangat dibutuhkan untuk menekan penyebaran virus," ujarnya.
Peternak Kecil Belum Paham Pentingnya Vaksinasi
Lebih lanjut, Ajbar menekankan pentingnya pendampingan pemerintah terhadap peternak dalam menghadapi wabah ini.
Baca juga: Kota Bandung Perketat Vaksinasi untuk Cegah Wabah PMK pada Sapi
Banyak peternak kecil yang belum memahami pentingnya vaksinasi, sehingga peran pemerintah sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka.
"Kasus PMK yang terus meningkat harus direspon dengan langkah tegas dan strategis,” jelasnya.
“Kesejahteraan peternak harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus memastikan segala bentuk dukungan tersedia," tandas Ajbar.
Ajbar berharap langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dapat melindungi sektor peternakan nasional dari dampak buruk wabah ini, sekaligus memastikan kesejahteraan peternak kecil tetap terjaga. (SG-2)
